- Sidang kasus dugaan korupsi yang menyeret Abdul Wahid mengungkap temuan baru.
- Saksi Embiyarman menyebut pembiayaan makan dan hotel Abdul Wahid ditalangi olehnya.
- Pengeluarannya yang mencapai Rp36 juta belum diganti meski ada janji sistem reimburse.
SuaraRiau.id - Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (16/4/2026).
Sidang kali ini menghadirkan saksi untuk mengungkap terkait pembiayaan kegiatan luar negeri yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemprov Riau.
Saksi Embiyarman yang menjabat Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau mengaku menggunakan uang pribadi untuk menalangi sejumlah kebutuhan selama kegiatan yang berlangsung di London.
"Yang saya talangi itu untuk sekali makan. Untuk hotel, saya yang bayarkan," ujar Embiyarman di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Melansir Riauonline--jaringan Suara.com, Embiyarman membenarkan dirinya sempat menalangi beberapa biaya, meski ia memberikan sedikit koreksi atas pernyataan tersebut.
Ia menjelaskan, pengeluaran pribadi itu di antaranya digunakan untuk membayar biaya makan, penginapan, serta kebutuhan transportasi selama kegiatan.
Embiyarman merinci, biaya hotel yang ditanggungnya mencapai Rp16,8 juta untuk satu kamar selama tiga malam di sebuah hotel di London.
Selain itu, ia bersama rekan lainnya juga patungan untuk biaya sewa mobil sebesar Rp3,8 juta.
Tak hanya itu, Embiyarman juga mengaku sempat membayar biaya makan dan minum saat bersama Abdul Wahid dan seorang pihak bernama Purnama.
Namun, untuk dua orang lainnya dalam rombongan, masing-masing membayar sendiri kebutuhannya.
"Ngopi kami bertiga dengan Gubri (Gubernur Riau) dan Purnama, saya yang bayarkan. Dua lagi, mereka bayar sendiri-sendiri," jelasnya.
Embiyarman menyebut, total uang pribadi yang dikeluarkannya sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini dana yang telah ditalanginya tersebut belum diganti.
"Sampai detik ini, uang saya belum diganti sesuai BAP," tegasnya.
Saat ditanya JPU apakah dirinya pernah meminta penggantian biaya tersebut, Embiyarman mengaku tidak secara langsung memintanya.
Ia hanya berharap pengeluaran itu bisa diganti setelah proses BAP dilakukan.
Dalam kesaksiannya, Embiyarman juga menjelaskan bahwa pada akhir kegiatan sempat diinformasikan bahwa dana penggantian (reimburse) telah cair dan diberikan dalam bentuk kartu ATM.
Namun, saat dilakukan pengecekan, kartu tersebut tidak dapat digunakan.
"Saya taunya waktu pengecekan, kartu itu ada kegagalan dan tidak bisa dicairkan," ungkapnya.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti mekanisme reimburse tersebut dan hanya mendapat informasi dari Purnama.
Hingga kini, ia menyatakan belum menerima penggantian atas seluruh pengeluaran yang diperkirakan mencapai Rp36 juta.
Selain biaya hotel dan makan, Embiyarman juga menyebut adanya pengeluaran lain seperti makan malam di restoran Turki serta biaya transportasi bandara sebesar Rp600 ribu.
Ketika ditanya alasan dirinya bersedia menalangi biaya tersebut, Embiyarman menegaskan hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang diemban.
Ia juga menyebut bahwa sebelumnya ada penyampaian dari Purnama terkait rencana menginap satu hotel dengan Gubernur Riau di London.
"Tanggung jawab dari tugas. Purnama menyampaikan kita bisa satu hotel dengan Gubri di London," jelasnya.
Namun, Embiyarman membantah bahwa tindakannya tersebut merupakan bentuk loyalitas kepada pimpinan.
"Tidak," jawabnya singkat.
Lebih lanjut, Embiyarman juga mengungkap bahwa tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terkait pengeluaran yang ia tanggung tersebut.
Dalam persidangan juga terungkap bahwa rombongan sempat mengunjungi Museum Oxford atas ajakan Gubernur. Namun, Embiyarman mengaku tidak mengetahui perencanaan awal kegiatan tersebut.
"Gubernur yang ajak ke Museum Oxford," katanya.
Sementara itu, saat ditanya mengenai kelengkapan administrasi perjalanan, Embiyarman memastikan bahwa keberangkatan tersebut dilengkapi dengan surat tugas resmi.
