- Mayjen TNI Trenggono resmi menjabat Wakil Kepala BGN.
- Dia merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat.
- Trenggono dikenal aktif mengawal sejumlah program nasional.
SuaraRiau.id - Mayjen TNI Trenggono resmi diangkat Presiden Prabowo menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Sony Sanjaya, pada Selasa (2/6/2026).
Trenggono lahir pada 21 November 1969 dan menempuh pendidikan di Akademi Militer dengan cabang Infanteri atau Kopassus, dan lulus pada 1993.
Mayjen Trenggono merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.
Di Jakarta, dia menjabat sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan Seskoad pada 2024-2025 serta pernah menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada 2025.
Trenggono aktif mengawal sejumlah program nasional, termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
Dia sempat menjabat sebagai Direktur Umum Akademi Militer pada 2023-2024 sebelum berpindah tugas ke Lembaga Pengembangan dan Penelitian Angkatan Darat (Seskoad) di Jakarta.
Adapun penggantian tersebut merupakan salah satu dari sejumlah pejabat BGN yang digantikan.
Presiden Prabowo mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana.
Selain itu, Agustina Arumsari menjadi Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk Pusung.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan keputusan pergantian pimpinan BGN itu diambil Presiden setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga itu selama kurang lebih 1,5 tahun.
Prasetyo menyatakan, dalam menjalankan tugas sehari-hari, Presiden terus memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh kabinet, termasuk BGN serta menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, dan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mensesneg menjelaskan BGN memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Oleh karena itu, lembaga tersebut memerlukan tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas. (Antara)
