- Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menanggapi kebijakan relokasi masyarakat kawasan TNTN.
- Dia menegaskan pemerintah menyiapkan relokasi terencana dan berkeadilan terkait hak-hak warga.
- Pemprov Riau telah mengambil langkah awal dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti.
SuaraRiau.id - Protes massa terhadap rencana kebijakan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali dilakukan, Senin (13/4/2026).
Plt Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyiapkan relokasi warga TNTN secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga.
"Kami baru saja menerima perwakilan dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan soal relokasi TNTN. Usulan-usulan yang mereka sampaikan di forum dialog tadi, kami terima dan akan diskusikan," kata Plt Gubernur dalam keterangannya.
SF Hariyanto menyampaikan hal itu saat menerima perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, Pemprov Riau telah mengambil langkah awal dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.
"Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati ke pusat," jelasnya.
Dari data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK).
Dari jumlah tersebut, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK. Artinya, masih diperlukan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan.
Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Riau menyatakan siap mengawal proses tersebut hingga tuntas.
SF Hariyanto juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mempercepat penyelesaian persoalan di kawasan TNTN.
Dia mengapresiasi warga yang telah menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan sertifikat sebagai bagian dari proses relokasi.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi," sebut SF Hariyanto.
Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa adanya gangguan.
"Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen," tegas SF Hariyanto.
