Kabar Pemkot Pekanbaru Beli Alphard di Tengah Janji Prioritaskan Masyarakat

SuaraRiau.id - Pj Sekda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin buka suara terkait kabar pembelian mobil mewah Toyota Alphard senilai Rp1,7 miliar untuk pemerintah kota (pemkot).

Zulhelmi menjelaskan jika pembelian mobil dinas itu merupakan program dari pemerintahan sebelumnya, Pj Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhmat. 

Pj Sekda mengungkapkan, kontrak pembelian sudah dilakukan sebelum Agung Nugroho dan dirinya sendiri dilantik.

"Itu kontraknya sebelum (Wali Kota) saat ini. Surat pesanannya tertanggal 12 Februari 2025, sedangkan Bapak Wali Kota dilantik 20 Februari. Bahkan saya pun baru dilantik sebagai Pj Sekda pada 13 Februari. Artinya, karena sudah dipesan sebelum kami menjabat, tentu harus dibayarkan," ujarnya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Minggu (6/4/2025).

Baca Juga:Wali Kota Pekanbaru Segera Perbaiki Jalan Lobak Delima yang Amblas

Diketahui, dugaan pembelian mobil mewah jenis Toyota Alphard dilakukan Pemkot Pekanbaru pada 19 Maret 2025.

Pembelian tersebut dilakukan sepekan jelang pencairan THR dan TPP ASN serta kondisi keuangan pada APBD 2025 yang defisit hingga ratusan miliar. 

Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang beredar dengan penampakan tanda tangan dan stempel oleh Plt Kabag Umum Setdako Pekanbaru, Tengku Denny Muharpan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. 

Selain itu, foto-foto mobil dinas mewah serta serah terima kendaraan dinas dengan plat putih tulisan merah BM 9853 XY dengan pihak Agung Automall.

SPM tersebut ditujukan kepada PT Agung Automall sebagai agen Toyota di Riau. Jumlah SPP diminta, seperti tertulis di dalam SPM tersebut sejumlah Rp1.750.400.000, dengan Nomor 14.71/02/0/000174/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025, tanggal 19 Maret 2025. 

Baca Juga:Pungut Retribusi Sampah secara Tunai di Pekanbaru Bisa Dilaporkan

Pembelian tersebut menambah daftar panjang jika pejabat di Pekanbaru membeli kendaraan di tengah efesiensi anggaran.

Sebelumnya, masyarakat juga dihebohkan dengan pembelian 4 unit mobil dinas Honda untuk Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Pekanbaru senilai Rp3,6 miliar. 

Empat unit mobil dinas mewah itu terdiri dari 3 unit merk Honda All New Accord RS e:HEV dan 1 unit Honda New CR-V 2.0 L RS e:HEV.

Tiga unit Honda Accord itu diperuntukkan bagi Wakil Ketua DPRD dan satu unit Honda CR-V untuk Ketua DPRD Pekanbaru.

Pengadaan mobil dinas DPRD kota tersebut dilakukan akhir 2024 dengan anggaran bersumber dari APBD Pekanbaru.

Tiga unit Accord masing-masing menelan biaya Rp932.100.000, sedangkan satu unit CR-V dibeli seharga Rp800.900.000.

Klaim prioritaskan infrastruktur dan pendidikan

Di sisi lain, sebelumnya Pemkot Pekanbaru menyatakan mengambil langkah efisiensi anggaran dengan memangkas kegiatan yang tidak langsung menyentuh masyarakat.

Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah pengurangan anggaran untuk kunjungan kerja dan kegiatan seremonial.

"Kami mulai mengurangi kunjungan kerja serta menghapus beberapa kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Kami berharap efisiensi ini dapat dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat, seperti perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendidikan," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Selasa (4/3/2025).

Agung menekankan bahwa masih banyak sekolah yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan seremonial, termasuk rencana pesta rakyat (setelah menang Pilkada), telah dihapus.

Anggaran itu sudah dialihkan ke sektor yang lebih prioritas. Selain itu, pos anggaran terbesar yang terkena efisiensi adalah biaya perjalanan dinas (SPPD).

"Saya akan mengevaluasi secara bertahap. Sebelumnya, saya telah meminta Pj Sekda dan BPKAD untuk memangkas anggaran terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan meninjau program-program yang dipotong dan memastikan bahwa anggaran dialokasikan pada sektor yang tepat," ungkap Agung Nugroho.

Dengan langkah ini, Pemkot Pekanbaru berharap dapat meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Peningkatan layanan itu terutama dalam bidang infrastruktur dan pendidikan, yang menjadi kebutuhan utama warga.