SuaraRiau.id - Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar menyampaikan belum ada satu perusahaan yang bergerak sebagai penyedia layanan internet provider atau WiFi yang mengantongi izin di wilayahnya.
Robin Eduar mengungkapkan hal tersebut usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Diskominfo, PUPR, Satpol-PP dan DPMPTSP Kota Pekanbaru, Senin (21/7/2025).
"Kominfo memaparkan ada 32 perusahaan, dari 32 perusahaan itu kita tanya izinnya Kominfo dan DPMPTSP tidak tau," katanya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com.
Robin juga menyoroti perusahaan plat merah atau milik BUMN yang bergerak di penyedia layanan internet seperti Indihome milik Telkomsel dan Iconnet milik PLN yang diduga tidak mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Pemkot Pekanbaru.
Baca Juga:5 SMP Negeri Favorit di Pekanbaru, Pilihan untuk Calon Bintang Masa Depan
"Kalau izin di pusat silahkan saja, tapi di sini (Pekanbaru) harus punya izin. Ini demi daerah, kalau tidak ada izin berarti tidak ada PAD atau bayar pajak ke Pekanbaru," sebut dia.
Robin juga menilai perusahaan penyedia layanan internet ini sudah merusak estetika Kota Pekanbaru, belum lagi kabel dan tiang-tiang provider yang berdiri di badan jalan.
"Kota Pekanbaru sudah seperti kota tiang, satu titik bisa 10 tiang," terangnya.
Robin menerangkan berdasarkan keterangan dari DPMPTSP, selama penerapan Online Single Submission (OSS) sejak tahun 2021, belum ada satu perusahaan pun yang mengurus izin tersebut ke Pemkot Pekanbaru.
"Artinya sampai 2025 ini belum ada perusahaan yang mengajukan izin baru atau memperpanjang, artinya asumsi kita seluruh tiang dan kabel di Pekanbaru kita nyatakan ilegal," tegas dia.
Baca Juga:Sidang Korupsi, Hakim Sentil Gaya Hidup Mewah Anak Terdakwa: Hebat Kamu ya!
