SuaraRiau.id - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mencari jalan keluar mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.
Salah satu yang dilakukan adalah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan. Diketahui, masih banyak wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.
Gubri Wahid, Selasa (18/3/2025), mengaku akan berkoordinasi dengan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan untuk melakukan penertiban penunggak pajak.
Dia menyampaikan, pajak adalah salah satu pemasukan bagi PAD. Apalagi, saat ini kondisi keuangan Riau sedang kritis dengan angka defisit mencapai Rp3,5 triliun.
Baca Juga:Beda Reaksi soal Defisit APBD Riau: Abdul Wahid Pusing, SF Hariyanto Anggap Hal Biasa
Kekinian, Abdul Wahid menginstruksikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk melakukan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak kendaraan bermotor.
"Kita ingin pajak-pajak yang belum tertagih agar dapat dimaksimalkan penagihannya. Terkait mekanisme saya rasa perlu adanya beberapa perbaikan yang harus kita lakukan, terutama terkait pembayaran digital harus dioptimalkan," katanya di Aula Kantor Bapenda Riau pada Kamis, (20/3/2025).
Wahid bahkan meninjau langsung layanan pembayaran pajak di Kantor Samsat Bapenda Riau. Dia juga mengaku sudah berdiskusi bersama Kepala Bapenda Riau terkait apa saja langkah yang harus dilakukan untuk memaksimalkan PAD.
"Terutama dari sisi pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan, karena ini komponen yang masih bisa kita gali dan optimalkan," ungkap dia.
Gubri berdialog dengan petugas dan wajib pajak untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik dan lancar.
Baca Juga:Defisit APBD Riau di Era Wahid-SF Hariyanto, Angkanya Belum Pasti Bikin Rakyat Bingung
Wahid mengapresiasi upaya Bapenda dalam meningkatkan kualitas layanan, namun tetap mendorong agar terus dilakukan perbaikan dan inovasi demi kenyamanan masyarakat.
Dia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih kreatif dan teknologi berbasis digital guna memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
"Tadi ada kendalanya masyarakat yang tidak membawa KTP, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolda Riau dan Dirlantas Polda Riau untuk bagaimana ini dimaksimalkan agar tidak perlu pakai KTP. Karenakan KTP itu sudah bisa online dan bisa di cek pada sistem," jelas Gubri Wahid.
Dia mengungkapkan, selain karena kurangnya informasi mengenai tata cara pembayaran pajak, keengganan masyarakat untuk membayar pajak juga kerap dipengaruhi oleh rumitnya proses pembayaran serta jauhnya jarak dan lokasi yang harus ditempuh.
Untuk itu, Wahid meminta agar UPT Bapenda lebih proaktif melakukan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
"Harus ada inovasi, tadi sudah ada UPT yang melakukan penagihan pajak secara door to door. Saya mengusulkan kalau perlu petugas pajak buka posko di Masjid atau di kantor-kantor desa, jadi diumumkan kepada masyarakat yang mau bayar pajak bahwa petugas pajaknya ada setiap hari apa saja," sebut dia.
