- Pemerintah Kabupaten Siak menangani pemeliharaan jalan sepanjang 152,30 km secara bertahap selama setahun terakhir.
- Dinas PUPR Siak berkolaborasi dengan berbagai perusahaan penyedia material melalui program CSR guna mengatasi keterbatasan anggaran.
- Pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan melalui APBN dan program IJD 2025–2026 untuk rekonstruksi jalan daerah.
Perusahaan itu yakni PT RAPP, PT Seraya Sumber Lestari, PT Arara Abadi, PT Teguh Karsa Wana Lestari, PT Surya Intisari Raya, PT Pelindo, PTPN IV, PT Ivo Mas Tunggal, dan sejumlah perusahaan lainnya.
Kolaborasi itu dilakukan bukan dalam bentuk bantuan dana, melainkan penyediaan material yang selanjutnya dikerjakan bersama pemerintah.
"Kami tidak meminta uang. Yang kami minta adalah material agar bisa dikerjakan bersama-sama. Ini bentuk kolaborasi agar jalan yang menjadi prioritas di tengah keterbatasan anggaran," ujarnya.
Saat ini, sejumlah draf nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan telah selesai dibahas dan sebagian telah memasuki proses penandatanganan di Bagian Hukum Setda Siak.
Ardi menyampaikan, Pemkab Siak memperjuangkan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal.
Dengan kondisi fiskal saat ini, pembangunan jalan baru melalui APBD masih belum memungkinkan sehingga pemerintah memfokuskan anggaran pada pemeliharaan dan perbaikan ruas-ruas prioritas.
"Ibu Bupati terus menyuarakan keadilan fiskal kepada pemerintah pusat. Salah satu tujuannya adalah memperkuat pembangunan infrastruktur di daerah," kata Ardi.
Diketahui, jalan yang menjadi prioritas adalah Siak–Bunga Raya–Sabak Auh, Tumang–Muara Kelantan, Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, Maredan–Tualang dan Hang Lekir II.
Kemudian Simpang KITB–Sungai Rawa, Simpang Siak–Terminal Lama, hingga Pencing Bekulo–Jambai Makmur di Kecamatan Kandis.
