- LPPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan agenda LPPOM Halal Connect 2026 guna membuka akses sertifikasi halal bagi UMK.
- Agenda ini mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, perbankan, dan akademisi untuk memperkuat ekosistem halal secara kolektif dari hulu ke hilir.
- LPPOM meresmikan gedung baru, Halal Service Center, dan Halal Service Point untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal daerah.
SuaraRiau.id - LPPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan agenda LPPOM Halal Connect 2026 yang mengusung tema sentral "Connecting the Halal Ecosystem".
Agenda ini dirancang secara khusus untuk membuka akses yang komprehensif bagi para pelaku bisnis, utamanya kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terhadap kelancaran proses sertifikasi halal.
Forum ini juga mengarahkan para peserta menuju akses program edukasi berkelanjutan, skema pembiayaan perbankan, perluasan penetrasi pasar, hingga penguatan jejaring bisnis antarpelaku industri secara rasional dan terukur.
Selama masa pelaksanaannya, agenda Halal Connect ini mempertemukan berbagai elemen vital yang meliputi pelaku usaha lokal, instansi pemerintahan, lembaga perbankan dan keuangan, kelompok akademisi, perwakilan komunitas masyarakat, pembeli potensial (buyer), hingga berbagai mitra strategis dari pelbagai sektor.
Baca Juga:Demi Dongkrak PAD, Pemprov Riau Lakukan Penjaringan Petinggi BUMD yang Baru
Mengenai urgensi pembangunan ekosistem tersebut, Direktur LPPOM Bangka Belitung, Muhammad Ihsan, menekankan perlunya konektivitas terstruktur dalam lingkungan bisnis lokal.
“Kami ingin mewujudkan UMKM Bangka Belitung yang halal, berdaya saing, dan siap menembus pasar, baik nasional maupun ekspor. Untuk itu, diperlukan ekosistem yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pertumbuhan mereka,” kata Ihsan, dalam keterangan resminya.
Sejalan dengan perspektif tersebut, Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, memaparkan bahwa keberhasilan pembangunan ekosistem standar halal ini mutlak membutuhkan keterlibatan kolektif dari hulu ke hilir.
“LPPOM memandang bahwa penguatan ekosistem halal tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau satu sektor saja. Sertifikasi halal merupakan salah satu bagian penting, tetapi pelaku usaha juga membutuhkan edukasi, pendampingan, akses pembiayaan, akses pasar, jejaring bisnis, inovasi, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan,” ujar Muti.
Rangkaian agenda tersebut sekaligus menandai tiga capaian utama dalam perluasan infrastruktur layanan halal di daerah Bangka Belitung.
Baca Juga:5 Produk Kuteks yang Bagus Bikin Tampil Trendi, Mulai 15 Ribuan!
Tahapan pertama diwujudkan melalui peresmian gedung baru Kantor LPPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disimbolisasikan lewat prosesi pemotongan pita dan penandatanganan prasasti secara resmi.
Pembangunan fasilitas fisik ini direalisasikan sebagai bentuk nyata komitmen lembaga guna mengoptimalkan kapasitas layanan operasional sertifikasi halal, penyediaan ruang edukasi publik, penyediaan area pendampingan khusus, serta penciptaan pusat kolaborasi terpadu.
Berdirinya gedung yang lebih representatif ini difungsikan agar institusi terkait dapat hadir lebih dekat dengan denyut aktivitas masyarakat serta dinamika perekonomian para pelaku usaha di Bangka Belitung.
Dua capaian penting berikutnya adalah peluncuran Halal Service Center (HSC) yang berkedudukan di Kantor LPPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersamaan dengan peresmian Halal Service Point (HSP) yang merupakan hasil kolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Belitung.
Kedua instrumen fasilitas ini didirikan demi merespons tingginya kebutuhan perluasan jangkauan layanan secara geografis. HSP secara teknis difokuskan sebagai titik layanan informasi tahap awal, konsultasi prosedur dasar, serta pendampingan administratif mula-mula bagi para pelaku UMK.
Langkah strategis ini mencatatkan Bangka Belitung sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan akses layanan halal secara langsung ke dalam ekosistem pengembangan UMK daerah melalui pemanfaatan fasilitas PLUT.
