- Pemkab Kuansing berencana membuat kebijakan retribusi sebesar Rp20 per kg kelapa sawit.
- Pungutan terhadap kelapa sawit itu untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
- Hasil retribusi bisa digunakan untuk memperbaiki jalan rusak dan membangun fasilitas umum.
SuaraRiau.id - Pemkab Kuansing mewacanakan pungutan retribusi sawit sebesar Rp20 per kilogram yang dikelola oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah tersebut.
Bupati Kuansing Suhardiman Amby menyatakan, jika dikalikan dengan jutaan ton produksi sawit di Kuansing, hasilnya sekitar Rp240 miliar per tahun untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Wajar jika Pabrik Kelapa Sawit ikut menyumbang untuk pembangunan daerah. Mereka menggunakan jalan kita setiap hari," ujarnya kepada media.
Bupati Suhardiman menuturkan jika retribusi sebesar Rp20 per kg nanti diambil dari PKS yang beroperasi di Kuansing, bukan dari individu petani.
Pabrik sebagai entitas bisnis besar dinilai memiliki kewajiban moral dan finansial untuk berkontribusi lebih bagi daerah tempat mereka mencari keuntungan.
Setiap hari, ratusan truk pengangkut buah sawit (TBS) dan minyak sawit mentah (CPO) melintasi di jalanan Kuansing.
Beban berat dari truk-truk ini menjadi penyebab utama rusaknya aspal jalan kabupaten yang dibangun menggunakan uang rakyat (APBD).
Intinya, jika mereka ikut memakai jalan di Kuansing, maka mereka juga harus ikut merawatnya melalui retribusi ini.
Nantinya, hasil retribusi tersebut bisa digunakan Pemkab untuk memperbaiki jalan rusak dan membangun fasilitas umum tanpa harus terus-menerus mengemis bantuan dari pusat.
Retribusi terhadap kelapa sawit Rp20 per kg rencananya akan diatur melalui Perda penggunaan jalan sebagai aset daerah.
Pemkab Kuansing akan lakukan sosialisasi kepada PKS di wilayahnya dengan target kebijakan sudah berjalan pada Mei 2026.
