SuaraRiau.id - Wacana pemekaran wilayah kabupaten/kota di Riau kembali mencuat akhir-akhir ini. Rencana pemekaran juga sempat menghebohkan pada 2014, yakni soal pemekaran dan pembentukan Provinsi Riau Pesisir.
Kala itu DPRD Riau merestui rencana tersebut. Bahkan, anggota dewan saat itu merestui pemekaran 3 kabupaten melalui sidang paripurna.
Belum lama ini, DPRD Riau kembali membahas rencana pemekaran dua Daerah Otonom Baru (DOB), Kota Duri dan Kabupaten Rokan Darussalam.
Wacana ini muncul lagi saat Badan Keahlian DPR RI mendatangi Komisi I DPRD Riau untuk membahas rencana pemekaran wilayah, Jumat (27/10/2023).
Pengamat politik asal Riau, Panca Setyo Prihatin ikut menanggapi terkait pemekaran daerah. Ia menngungkapkan jika isu ini muncul pada tahun politik sekarang bisa jadi merupakan jualan politik yang strategis untuk mendapatkan simpati publik.
"Dalam kontestasi politik, isu ini memang menjadi salah satu jualan politik yang paling strategis digunakan untuk mendorong simpati publik. Apalagi jika isu yang digiring itu terkait dengan kepentingan publik, salah satu nya isu pemekaran," katanya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Senin (30/10/2023).
Panca pun membaca jejak janji politik pemekaran wilayah dari tahun Pemilu tahun sebelumnya, bisa dikatakan bahwa isu pemekaran itu tidak mengalami perkembangan sama sekali.
"Progresnya sangat kecil, bahkan kalau mau disebut tidak ada perkembangan. Kecuali mungkin beberapa hal yang diisyaratkan, misalnya pemekaran kecamatan. Tapi sangat lambat diproses politiknya, bahkan sempat masuk ke moratorium (penutupan sementara pemekaran kabupaten, kota atau provinsi) dan jika ada dugaan kalau isu pemekaran ini digunakan caleg (calon legislatif) untuk meraup dukungan di kantong suara itu maka dugaan itu tidak sepenuhnya salah," jela dia.
Menurut Panca, keuntungan bagi caleg dalam menghembuskan isu tersebut adalah agar terjadinya arus deras dukungan politik dari masyarakat yang mengharapkan lahirnya daerah baru.
"Di mana tentu ada harapan baru dan peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik di sektor pemerintahan atau potensi usaha baru yang lebih menjanjikan," tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Riau mendukung rencana pemekaran Kota Duri menjadi Kabupaten Rokan Darussalam dan Kota Duri.
"Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI kemarin sudah melakukan uji konsep Naskah Akademik dan RUU pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam dan Kota Duri, kita sangat mendukung terbentuknya DOB di Riau, bukan hanya Kota Duri tetapi juga di Kabupaten Rokan Darussalam serta beberapa kabupaten lainnya di Riau," ujar Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim, Senin (30/10/2023).
Dia menjelaskan jika tim tersebut juga sudah melakukan uji konsep RUU untuk pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Utara dan Gunung Sahilan Darussalam.
Eddy juga menyebut bahwa pemekaran wilayah ini akan berdampak positif untuk percepatan pemerataan pembangunan di wilayah Riau.
"Banyak keuntungan yang didapat dari pemekaran termasuk pelayanan pemerintah dapat berjalan dengan cepat. Nantinya kita harapkan peran Pemprov Riau untuk menetapkan tata batas pemekaran ini, agar tidak terjadi persoalan," bebernya.
