SuaraRiau.id - Rencana pemekaran wilayah Kota Duri menjadi Kabupaten Rokan Darussalam dan Kota Duri mendapat dukungan dari DPRD Riau.
Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim mengungkapkan jika rencana pemekaran kabupaten/kota di Riau telah dibahas oleh Badan Keahlian DPR RI bersama Komisi I DPRD Riau, pada Jumat 27 Oktober 2023 lalu.
Pembahasan tersebut menyangkut wacana pemekaran dua Daerah Otonom Baru (DOB), yakni Kota Duri dan Kabupaten Rokan Darussalam.
"Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI kemarin sudah melakukan uji konsep Naskah Akademik dan RUU pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam dan Kota Duri, kita sangat mendukung terbentuknya DOB di Riau, bukan hanya Kota Duri tetapi juga di Kabupaten Rokan Darussalam serta beberapa kabupaten lainnya di Riau," kata dia dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Senin (30/10/2023).
Eddy menjelaskan jika tim itu juga sudah melakukan uji konsep RUU untuk pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Utara dan Gunung Sahilan Darussalam.
Dia menyebut bahwa pemekaran wilayah ini akan berdampak positif untuk percepatan pemerataan pembangunan di Riau.
"Banyak keuntungan yang didapat dari pemekaran termasuk pelayanan pemerintah dapat berjalan dengan cepat. Nantinya kita harapkan peran Pemprov Riau untuk menetapkan tata batas pemekaran ini, agar tidak terjadi persoalan," tegas Eddy.
Sebagai pengingat, pada tahun 2014 silau sempat heboh diperbincangkan soal pemekaran dan pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Kala itu DPRD Riau merestui rencana tersebut.
Bahkan, DPRD Riau saat itu merestui pemekaran 3 kabupaten melalui sidang paripurna.
DPRD Riau yang saat itu diketuai oleh Djohar Firdaus menyetujui pemekaran Rokan Darussalam (Rodas) dari Kabupaten Induk Rokan Hulu (Rohul), Kota Duri dan Gunung Sahilan Darussalam.
Lama terpendam dan tak kunjung terealisasi, baru-baru ini isu pemekaran tersebut kembali muncul ke permukaan.
