SuaraRiau.id - Gubernur Riau Syamsuar mengusulkan pembangunan lima pelabuhan tol laut di beberapa wilayah Bumi Lancang Kuning, antara lain di Selatpanjang, Bengkalis, Dumai, Indragiri Hilir dan Buton.
Kepala Bidang Pelayaran Pemprov Riau, Rudy Hendry menjelaskan, tujuan dibangunnya tol laut untuk meningkatkan pelayanan publik angkutan barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar (3T) dan perbatasan, sehingga ongkos angkut barang per kilometer lebih murah.
Pembangunan tol laut juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan disparitas harga di daerah terpencil serta pemerataan pembangunan.
“Keberadaan tol laut itu pada tahun 2022 sudah bisa melayani yaitu di Pelabuhan Air Putih dan Kepulauan Meranti,” ujar Rudy dikutip dari Antara, Jumat (15/4/2022).
Namun, ada beberapa kendala pelabuhan yang telah diakomodir ini diantaranya, pertama, perlu adanya uji ketahanan dermaga.
Kedua, perlu adanya penetapan argo alur pelayaran, ketiga, akses jalan yang belum memadai. Keempat perlu adanya pergantian alat bongkar muat dari tradisional yaitu gerobak ke yang lebih modern seperti crane. Kelima, perlu adanya fasilitas pendukung seperti gudang.
Karena itu perlu adanya kajian yang lebih mendalam lagi jika usulan ini memang perlu dilakukan.
Sementara itu, Kabid Kepelabuhanan Bengkalis, Hurri melaporkan bahwa Pelabuhan Air Putih Bengkalis sudah siap secara fisik untuk melaksanakan proyek T-1.
Kesiapan tersebut ditandai dengan adanya perbaikan pada jalur masuk pelabuhan, tersedianya gudang dan adanya lapangan penumpukan dari beton.
Untuk perencanaan pengelolaan, kata Hurri akan di kelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
“Proses administrasi Kemenkumham untuk BUP Aini sudah selesai. Sekarang lagi mengurus WSSnya di Kementerian Perhubungan. Kami juga sudah bersurat dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan uji standar,” jelas Hurri.
Sementara itu KSOP Selatpanjang, Leonard menuturkan trayek T-1 telah terealisasikan di Meranti, dibuktikan dengan adanya kapal Tol Laut yang berlabuh pada Januari 2022.
Meranti punya dua pelabuhan yaitu Tanjung Harapan milik PT Pelindo dan Pelabuhan Dorak yang masih on progres karena terkait lahan yang belum dihibahkan.
"Terkait pelabuhan Dorak sudah ada rencana induk, studinya sudah disusun kementerian dengan status pengumpul regional ditetapkan oleh gubernur. Untuk Tanjung Harapan jalannya masih tanah dan alat bongkar muat masih gerobak,” jelas KSOP Selat Panjang.
Subbidang Perencanaan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pemprov Riau, Paidi akan membagi tugas, menginventarisasi, serta akan melakukan evaluasi pada pertemuan berikutnya.
Ia juga menuturkan perlu adanya perhitungan potensi pendapatan daerah serta melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dan indikator makro yang akan diterima dari terlaksananya trayek ini.
“Syarat utama harus dipenuhi adalah kesiapan lahan, statusnya bagaimana dan APP kabupaten/kota tidak akan bisa dikerjakan jika lahan tersebut bukan milik kabupaten/kota demikian juga dengan provinsi,” ujar Paidi. (Antara)
