Ia juga menuturkan perlu adanya perhitungan potensi pendapatan daerah serta melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dan indikator makro yang akan diterima dari terlaksananya trayek ini.
“Syarat utama harus dipenuhi adalah kesiapan lahan, statusnya bagaimana dan APP kabupaten/kota tidak akan bisa dikerjakan jika lahan tersebut bukan milik kabupaten/kota demikian juga dengan provinsi,” ujar Paidi. (Antara)
