SuaraRiau.id - Sedikitnya 2.000 lebih data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Siak hilang setelah diajukan ke Kementerian Sosial.
Padahal data yang diajukan itu dimulai sejak Februari-Maret 2021. Hal itu sontak membuat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Wan Idris mengaku kesal dan geram.
Sebab, akibat dari banyaknya data yang hilang dari yang diajukan tersebut kantornya banyak didatangi kepala desa dan lurah yang mempertanyakan nama warga mereka yang hilang.
Bahkan, dalam kesempatan itu Wan Idris sempat membandingkan kinerja Menteri Sosial zaman Khofifah dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Pencitraan aja sebetulnya tu, saya pun kalau nengok gambar-gambar Bu Risma (Mensos) geli pula saya, jauh lebih bagus Bu Khofifah, jujur saya bilang,” kata Wan Idris, Jumat (23/4/2021).
Wan Idris juga mengkritisi kinerja Kementerian Sosial. Ia menganggap Kemensos tak becus soal mengurus bansos. Diuraikannya, jika Kementrian Sosial tidak sanggup mengurus Bansos seharusnya dikatakan tidak sanggup. Menurutnya, lebih baik kabupaten/kota yang mengurus daripada data yang diajukan hilang.
“Benahilah data, kesejahteraan itu berawal dari data. Saya sudah komplain di WAG Kementrian Sosial terkait data kita yang hilang ini, tetapi belum ada tindak lanjut,” kata dia.
Wan Idris menjelaskan, KPM Bantuan Sosial Tunai (BST) di kabupaten Siak sebanyak 12 ribu. Kementrian Sosial memerintahkan agar memverifikasi dan memvalidasi lagi data itu, sebab ada NIK yang tidak valid.
“Maka kita laksanakanlah perintah Kemensos ini, sehingga kita verifikasi dan validasi data KPM, lalu terdapat 8.000 KPM yang kami ajukan. Saat Kementrian Sosial menurunkan lagi data kita itu hilang sebanyak 2000 lebih. Ini terjadi di kabupaten /kota lain di Indonesia,” kata Wan Idris.
Berdasarkan kejadian itu, Wan Idris menyebut kabupaten/kota dibuat pusing oleh Kementrian Sosial. Ia langsung melayangkan protes ke Kemensos melalui WAG namun tidak ada tindaklanjut.
- 1
- 2
