SuaraRiau.id - Sedikitnya 2.000 lebih data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Siak hilang setelah diajukan ke Kementerian Sosial.
Padahal data yang diajukan itu dimulai sejak Februari-Maret 2021. Hal itu sontak membuat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Wan Idris mengaku kesal dan geram.
Sebab, akibat dari banyaknya data yang hilang dari yang diajukan tersebut kantornya banyak didatangi kepala desa dan lurah yang mempertanyakan nama warga mereka yang hilang.
Bahkan, dalam kesempatan itu Wan Idris sempat membandingkan kinerja Menteri Sosial zaman Khofifah dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Pencitraan aja sebetulnya tu, saya pun kalau nengok gambar-gambar Bu Risma (Mensos) geli pula saya, jauh lebih bagus Bu Khofifah, jujur saya bilang,” kata Wan Idris, Jumat (23/4/2021).
Wan Idris juga mengkritisi kinerja Kementerian Sosial. Ia menganggap Kemensos tak becus soal mengurus bansos. Diuraikannya, jika Kementrian Sosial tidak sanggup mengurus Bansos seharusnya dikatakan tidak sanggup. Menurutnya, lebih baik kabupaten/kota yang mengurus daripada data yang diajukan hilang.
“Benahilah data, kesejahteraan itu berawal dari data. Saya sudah komplain di WAG Kementrian Sosial terkait data kita yang hilang ini, tetapi belum ada tindak lanjut,” kata dia.
Wan Idris menjelaskan, KPM Bantuan Sosial Tunai (BST) di kabupaten Siak sebanyak 12 ribu. Kementrian Sosial memerintahkan agar memverifikasi dan memvalidasi lagi data itu, sebab ada NIK yang tidak valid.
“Maka kita laksanakanlah perintah Kemensos ini, sehingga kita verifikasi dan validasi data KPM, lalu terdapat 8.000 KPM yang kami ajukan. Saat Kementrian Sosial menurunkan lagi data kita itu hilang sebanyak 2000 lebih. Ini terjadi di kabupaten /kota lain di Indonesia,” kata Wan Idris.
Berdasarkan kejadian itu, Wan Idris menyebut kabupaten/kota dibuat pusing oleh Kementrian Sosial. Ia langsung melayangkan protes ke Kemensos melalui WAG namun tidak ada tindaklanjut.
“Kemensos menyuruh kami mengulang verifikasi terkait itu lagi, tentu sia -sia pekerjaan kami, lembur siang malam untuk memverifikasi kemarin. Saya sampaikan di WAG Kementrian Sosial bahwa kerja kami di kabupaten sia -sia saja,” kata dia.
Selain itu, Wan Idris juga mengkritisi cara Kemensos menyurati Dinsos kabupaten/kota, yang terkesan ala militer. Dalam surat Kemensos, kata Wan Idris kabupaten/kota diminta menyelesaikan verifikasi dalam waktu 3 hari.
“Dibuat di suratnya bahwa pukul 00.00 data sudah harus dikirim. Padahal cakupan daerah luas dan sebarannya banyak, tentu ini berat. Nanti perintahnya begitu terus,” kata dia.
Wan Idris meminta kepada Kementrian Sosial agar pelaksanaan penyerahan Bansos, baik BST maupun Bantuan Sosial Pangan (BSP) diserahkan saja kepada kabupaten kota. Sebab kabupaten kota lebih memahami KPM, sehingga tidak ada yang hilang datanya saat pendistribusian bantuan.
“Saat ini kita sudah masuk pendistribusian bantuan tahap III, tetapi biasanya warga menerima sekarang tak menerima, satu desa ada kehilangan data 20 orang masing-masing desa dan kelurahan, ini sulitnya,” katanya.
Kontributor : Alfat Handri
