“Kemensos menyuruh kami mengulang verifikasi terkait itu lagi, tentu sia -sia pekerjaan kami, lembur siang malam untuk memverifikasi kemarin. Saya sampaikan di WAG Kementrian Sosial bahwa kerja kami di kabupaten sia -sia saja,” kata dia.
Selain itu, Wan Idris juga mengkritisi cara Kemensos menyurati Dinsos kabupaten/kota, yang terkesan ala militer. Dalam surat Kemensos, kata Wan Idris kabupaten/kota diminta menyelesaikan verifikasi dalam waktu 3 hari.
“Dibuat di suratnya bahwa pukul 00.00 data sudah harus dikirim. Padahal cakupan daerah luas dan sebarannya banyak, tentu ini berat. Nanti perintahnya begitu terus,” kata dia.
Wan Idris meminta kepada Kementrian Sosial agar pelaksanaan penyerahan Bansos, baik BST maupun Bantuan Sosial Pangan (BSP) diserahkan saja kepada kabupaten kota. Sebab kabupaten kota lebih memahami KPM, sehingga tidak ada yang hilang datanya saat pendistribusian bantuan.
“Saat ini kita sudah masuk pendistribusian bantuan tahap III, tetapi biasanya warga menerima sekarang tak menerima, satu desa ada kehilangan data 20 orang masing-masing desa dan kelurahan, ini sulitnya,” katanya.
Kontributor : Alfat Handri
