Baca 10 detik
- Wacana pemerintah memonopoli ekspor komoditas strategis menuai sorotan.
- SAMADE Riau menilai bahwa kebijakan itu berpotensi gugatan hukum di internasional.
- Gugatan ini bisa terjadi jika pemerintah tidak mendengarkan keluhan petani sawit.
"Pemerintah tinggal beri sanksi saja perusahaan nakal tersebut. Bukan membuat suatu kebijakan yang dapat merusak tatanan yang sudah terbentuk dan berjalan normal selama ini," sebutnya.
Rudi menuturkan, kelapa sawit sangat berbeda dengan pertambangan dan hasil sumber daya alam lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang baik sawit harus ditanam, dipupuk dan dirawat petani secara konsisten yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
"Sedangkan kondisi di lapangan saat ini para petani sangat kesulitan membeli pupuk dgn kondisi anjloknya harga TBS yang tidak sebanding dengan kenaikan harga pupuk dan biaya transportasi yang juga naik," ulasnya.
