- Pemkab Siak akhirnya buka suara mengenai polemik pengadaan seragam sekolah gratis.
- Program seragam gratis merupakan salah satu janji kampanye Afni Zulkifli dan Syamsurizal.
- Dalam janjinya, proyek seragam sekolah gratis bakal melibatkan UMKM lokal untuk menjahit.
Menurutnya, faktor perbedaan harga juga menjadi pertimbangan utama. UMKM menawarkan harga sekitar Rp110 ribu per pasang, sementara pihak ketiga berada di kisaran Rp45 ribu hingga Rp55 ribu per pasang.
"Ini timpang dan tidak masuk akal bagi UMKM lokal. Akhirnya mereka mundur setelah beberapa kali mengikuti rapat dengan pihak terkait," sebut Romy.
Romy menambahkan, keterbatasan waktu juga menjadi tantangan karena program tersebut merupakan janji yang telah direncanakan sejak tahun sebelumnya.
Dia mengaku, penundaan berulang dikhawatirkan justru berpotensi melanggar ketentuan hukum.
Romy mengatakan, ke depan Pemkab Siak berkomitmen mendorong kesiapan UMKM agar dapat terlibat langsung dalam pengadaan pemerintah.
Salah satunya melalui percepatan kepemilikan NIB dan pembentukan wadah koperasi bagi para penjahit lokal.
"Bupati dan Wakil Bupati sudah menegaskan, jika ke depan UMKM tidak bisa dilibatkan, maka program ini perlu dievaluasi. Negara harus hadir mempermudah UMKM, bukan mempersulit," ucap Romy.
Dia pun berharap agar perputaran anggaran daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
"Harapannya, uang Siak bisa berputar di Siak, bukan keluar dari daerah," ucap Romy.
Cerita berbeda dari penjahit lokal
Salah satu penjahit di Siak, Febri menyampaikan jika pelibatan UMKM dalam pengadaan seragam sekolah gratis menjadi harapan di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang.
Namun, akhirnya pupus lantaran Pemkab Siak menggunakan perusahaan dari luar Riau.
"Tidak hanya saya, banyak lagi teman teman pejahit lokal yang kecewa. Kami hanya makan janji ke depan dan ke depan, saat realisasi pasti berbeda," katanya, Rabu (22/4/2026).
Febri mengaku, lambatnya pemerintah daerah mensosialisasikan langkah-langkah yang harus dilakukan penjahit lokal terlibat pengadaan menjadi salah satu pemicu para penjahit tidak bisa mendapatkan proyek APBD tersebut.
"Kami ini perlu juga dibimbing, dibina, diberitahu informasi yang akurat. Buakn tiba tiba kami disebut tidak ada NIB tidak ada ini, tidak bisa begitu, tidak bisa begini, regulasinya begini begitu," tambahnya.
