SuaraRiau.id - Hari ini, Sabtu (9/8/2025), Provinsi Riau genap berusia 68 tahun. Dalam usianya itu, segala perkembangan dan perubahan pun terjadi.
Dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) tersebut, Lembaga Adat Melayu atau LAM Riau meminta sejarah Riau ditulis kembali.
Hal ini disampaikan Ketua LAM Riau Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil dalam Simposium Melayu Serumpun berkaitan dengan Pekan Budaya Melayu Serumpun di Pekanbaru, Jumat (8/8/2025) pagi.
Bukan saja karena buku untuk itu telah lama diterbitkan yakni tahun 1977 sehingga banyak bahan yang ditemukan baru, juga sejarah Riau tercedera secara lokal bahkan regional.
Baca Juga:Status Tanggap Darurat Karhutla Riau Diperpanjang hingga 2 Pekan ke Depan
"Tak mengherankan, Riau sekarang menjadi amat beragam dari berbagai segi, tapi masih banyak yang belum dipaparkan," kata Datuk Seri Taufik.
Dia mengatakan, buku-buku sejarah Melayu yang ada seperti Sulalatus Salatin, belum menempatkan Riau sebagaimana mestinya.
Pada bab 2 buku ini misalnya, disebutkan Bukit Siguntang di Palembang, padahal juga ada di Riau sekarang. Sebelum Bukit Siguntang, tidak dijelaskan, padahal prasasti Kedukan Bukit menunjukkan Riau.
Menurut Datuk Seri Taufik, turunan dari Bukit Siguntang pula selalu dinafikan dalam sejarah regional. Paremeswara misalnya seperti langsung turun dari Palembang, padahal Sulalatin Salatin menyebutkan persinggahan di Indragiri sampai Kuantan.
Belum lagi bagaimana penemuan peradaban prasejarah Riau yang baru terungkap dalam 10 tahun terakhir, menjukkan kehidupan minimal 40.000 tahun sebelum masehi.
Baca Juga:5 Daerah Riau Raih Penghargaan Kelola Anggaran Basis Lingkungan, Terbanyak se-Indonesia
Selain itu keberadaan Sriwijaya di Riau yang memberi makna pada pencapaian peradaban Melayu.
Sejarah Riau
Berdasarkan laman resmi Provinsi Riau, Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, "Rio", yang berarti sungai.
Provinsi Riau merupakan penggabungan dari sejumlah kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya , seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.
Saat ini Riau terdiri dari 10 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) dan 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Wali Kota.
Riau dirujuk hanya kepada wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawahan Johor) di Pulau Penyengat.
Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat setempat dieja menjadi Riau.
Pembangunan Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No 61 tahun 1958.
Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha keras dalam kurun waktu hampir 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).
Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258/M/1958, Mr.S.M. Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr Sumarman.
Lalu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember /I/44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru secara rsemi menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang.
