SuaraRiau.id - Kasus penahanan ijazah pendidikan oleh perusahaan di Surabaya Jawa Timur sempat menghebohkan publik dan viral di media sosial.
Belakangan, dugaan penyanderaan ijazah tersebut juga terjadi di Pekanbaru. Hal itu diketahui setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sidak ke perusahaan tour & travel di Jalan Tengku Umar, Rabu (23/4/2025).
"Penahanan ijazah ini hal yang salah dan menyebabkan mereka susah melamar pekerjaan ke tempat lain, jadi menganggur," sebut Immanuel dikutip dari Antara.
Wamen Immanuel tampak kesal lantaran perusahaan tak kooperatif saat didesak untuk mengembalikan ijazah yang ditahan. Perusahaan ini diduga menahan 12 ijazah karyawan yang sebelumnya bekerja di perusahaan tersebut.
Baca Juga:Ribut Antar Debt Collector Berujung Perusakan Mobil di Polsek Bukitraya, 4 Oknum Polisi Dilaporkan
Alasan penahanan sendiri dilakukan sebagai jaminan apabila ada barang yang hilang. Namun hingga 12 orang tersebut berhenti, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan.
Dari keterangan yang diperoleh, para mantan pekerja mengaku menyerahkan ijazah kepada petinggi di perusahaan ini bernama Gozali.
Namun hingga beberapa waktu, Immanuel tak dapat menemui perwakilan pihak perusahaan yang bertanggungjawab akan hal ini.
Immanuel mendesak perusahaan segera mengembalikan ijazah kepada pemiliknya. Apabila tak kunjung dikembalikan, perusahaan tour & travel terancam disegel oleh Disnakertrans Riau.
"Untuk denda dan lainnya yang diberatkan ke pekerja, kita bayar. Negara hadir untuk para pekerja," tegas dia.
Baca Juga:Warga Pilih Beli Emas Batangan, Penjualan Emas Perhiasan Turun di Pekanbaru
DPRD Pekanbaru soal penahanan ijazah
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi juga menyoroti kasus dugaan penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan tour & travel di Pekanbaru.
Dia mengungkapkan jika sudah ada 12 mantan karyawan yang mengaku dokumen penting mereka belum dikembalikan meski telah berhenti bekerja.
"Kami sangat menyayangkan sikap perusahaan yang mempersulit pengembalian ijazah. Akibatnya, para mantan pekerja ini tidak bisa melamar kerja di tempat lain dan kini menganggur," sebut Zulkardi.
Dia juga mengatakan, pihaknya sudah mencoba menyelesaikan persoalan tersebut secara persuasif dengan pendekatan kekeluargaan.
Namun, upaya itu tak membuahkan hasil. Bahkan setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI melakukan inspeksi mendadak, pihak perusahaan tetap terkesan tidak kooperatif.
