Sedangkan, kata mantan Pj Gubernur Riau itu, untuk solusi tunda bayar Rp916 miliar sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 kepada OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau.
"Tunda bayar Rp900 miliar lebih, itu sudah dibebankan kepada masing-masing OPD agar dilakukan pergeserannya, kembalikan ke situ (tunda bayar). Untuk solusi ini, sudah selesai dilakukan pergeserannya dan insya Allah clear dan tidak ada masalah lagi," jelas SF Hariyanto.
Kemudian, terkait permasalahan tunda salur sudah dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,2 Triliun. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 ke Kabupaten/Kota dengan nilai Rp550 miliar, dan sisanya Rp740 miliar untuk membayar kewajiban ke Kabupaten/Kota tahun 2025.
Terkait hal tersebut, tambah Wagubri, sudah dikoordinasikan dengan Gubri Abdul Wahid. Sebagai tindak lanjutnya akan dilakukan rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Baca Juga:Beda Reaksi soal Defisit APBD Riau: Abdul Wahid Pusing, SF Hariyanto Anggap Hal Biasa
"Jadi saya sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar," ujar Hariyanto.
Dia pun mengaku sudah minta TAPD memberikan data yang valid yang tidak sepotong-sepotong. Hal itu dilakukan agar tidak menjadi informasi yang simpang siur dan menimbulkan kegaduhan di publik.
Gubri Abdul Wahid pusing
Sebelumnya, Gubri Abdul Wahid menjadi sorotan seiring dengan pengakuannya yang menyebut merasa pusing tujuh keliling karena defisit APBD 2025.
Abdul Wahid mengaku Riau mengalami defisit anggaran hampir tiga kali lipat dari prediksi.
Baca Juga:Defisit APBD Riau di Era Wahid-SF Hariyanto, Angkanya Belum Pasti Bikin Rakyat Bingung
Adapun defisit anggaran sebesar Rp1,3 triliun tersebut ditambah dengan tunda bayar mencapai Rp2,21 triliun. Sehingga, jika ditotalkan, defisit APBD Riau 2025 mencapai Rp3,5 triliun lebih.
Dia mengungkapkan jika dari gubernur-gubernur sebelumnya, belum pernah ada tunda bayar sampai Rp2,21 triliun lebih. Biasanya hanya Rp200 miliar, Rp250 miliar.
"Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling. Di nol kan pun kegiatan tahun ini, tetap tidak cukup untuk melunasi tunda bayar itu," kata Wahid dalam Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026.
Politisi PKB ini menuturkan bahwa defisit anggaran di sektor tunda bayar ada lebih dari Rp2,2 triliun sementara kemampuan APBD Riau secara real hanya Rp8 triliun.
"Belanja pegawai lebih kurang Rp4 triliun, defisit anggaran sekitar Rp1,3 triliun, artinya kita mengalami defisit secara keseluruhan sebesar Rp3,5 triliun," terang Wahid.
Pernyataan Wahid pun menggemparkan karena kejadian ini merupakan sejarah kelam bagi Bumi Lancang Kuning.
