SuaraRiau.id - Anggaran Rp318 miliar lebih telah disiapkan Pemprov Riau pada 2024 untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Alokasi dana setiap desa rata-rata Rp200 juta.
Namun bantuan tersebut disesuaikan dengan klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Di Riau sendiri ada 1.591 desa.
Kepala Dinas PMD-Dukcapil Riau, Djoko Edy Imhar menjelaskan, untuk klasifikasi BUMDes maju dan IDM mandiri, maka desa akan mendapatkan BKK Desa Pemprov sebesar Rp234 juta.
"Memang kita memberi reward bagi desa yang mendorong desanya menjadi mandiri dan BUMDes yang maju, jadi kita memberikan lebih," jelasnya, Kamis (11/1/2024).
Kemudian, untuk IDM mandiri, maju dan berkembang dengan klasifikasi BUMDes dasar dan tumbuh, maka BKK yang akan diterima sebesar Rp179 juta.
Menurut Djoko, perbedaan lebih yang diterima desa mandiri dan BUMDes maju berada pada anggaran perjalanan dinas. Sebab, klasifikasi IDM dan BUMDes sangat menentukan besaran reward biaya perjalanan dinas.
Misalnya untuk desa dengan klasifikasi IDM mandiri dan BUMDes maju, besaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp28 juta. Rincian Rp17 juta untuk pemerintah desa dan Rp8 juta untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kemudian Rp3 juta untuk operasional desa," ujar Djoko.
Dia menambahkan jika masing-masing desa punya besaran reward biaya perjalanan dinas, namun disesuaikan dengan klasifikasi BUMDes dan IDM desa itu sendiri.
“Reward ini sudah dituangkan dalam petunjuk teknis (Juknis) BKK desa. Termasuk pelaksanaannya diatur di dalam Juknis," tegas Djoko.
