SuaraRiau.id - Sosok HM Fadillah Akbar (HMF) resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Ia merupakan tersangka dugaan korupsi pembangunan Jembatan Sungai Enok Kecamatan Enok Indragiri Hilir pada 2012 silam.
HM Fadillah Akbar merupakan Direktur PT Bonai Riau Jaya (BRJ), perusahaan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Ada juga tersangka lain yakni Budhi Syaputra (BS) yang merupakan mantan Direktur PT BRJ.
Keduanya dipanggil pada Kamis (7/9/2023), pernah dipanggil sebagai sebagai saksi. Namun saat itu hanya Budhi yang hadir memenuhi panggilan penyidik, sementara HM Fadillah mangkir.
Di hari yang sama, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka, dan langsung menahan Budhi Syaputra di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.
Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto membenarkan jika Korps Adhyaksa menetapkan HM Fadillah sebagai buronan.
"Benar. Yang bersangkutan (Fadillah) ditetapkan sebagai DPO Kejati Riau Nomor : PRINT-01/L.4.5/FD.1/TAP.DPO/10/2023 tertanggal 19 Oktober 2023," kata Bambang, Rabu (1/11/2023).
Ia menerangkan jika foto dan identitas DPO pun telah disebar.
Bambang menjelaskan bahwa Fadillah merupakan pria yang lahir di Tembilahan pada 23 April 1975. Fadillah merupakan warga Jalan Lingkar II Nomor 20A RT 003 RW 002 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan.
HM Fadillah memiliki ciri-ciri tinggi badan ± 165 centimeter, kulit sawo matang, bentuk muka oval dan berambut ikal.
"Pekerjaan wiraswasta (Direktur PT Bonai Riau Jaya)," ungkap Bambang.
Dia lalu mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan informasi terkait keberadaan DPO tersebut harap hubungi nomor handphone 0812-6654-4068.
Sebelumnya, kasus dugaan korupsi ini terungkap bermula setelah pengumuman lelang Pokja II ULP Indragiri Hilir pada tanggal 17 Mei 2012 HM Fadillah dan Budhi Syaputra melengkapi persyaratan lelang/tender.
"Selanjutnya tersangka BS bersama-sama dengan tersangka HMF membantu mencarikan personel fiktif," jelas Bambang.
Setelah melengkapi persyaratan lelang tersebut, keduanya membuat dokumen berupa surat penawaran, rekap perkiraan pekerjaan, dan surat pernyataan dukungan alat. Hasilnya, PT BRJ dinyatakan sebagai pemenang lelang.
"Tersangka HMF masuk menjadi Direktur PT BRJ dengan alasan sebagai kontrol pekerjaan," beber Bambang.
Setelah itu keduanya membuat draf kontrak dengan memalsukan tanda tangan saksi H pada dokumen Kontrak / Addendum I dan II sebesar Rp14.826.029.360 (17 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012), Berita Acara (BA) Negosiasi dan BA Penyerahan Lapangan.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, tersangka Budhi merekomendasikan saksi AP untuk bekerja di lapangan, dan Budhi juga yang membeli barang-barang material proyek.
Setiap pencairan uang muka dan termin dilakukan oleh tersangka HM Fadillah dengan memalsukan tanda tangan saksi H.
Setelah uang tersebut masuk ke rekening PT BRJ, cek ditandatangani dan dicairkan olehnya sejumlah Rp1.374.000.000 pada 4 Januari 2013 atau setelah pekerjaan selesai.
"Menurut Ahli Fisik ITB (Institut Teknologi Bandung, red) dalam pelaksanaan fisik pekerjaan tidak sesuai volume dan spesifikasi sebagaimana kontrak/addendum I dan II. Sehingga menurut auditor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.842.306.309,34," sebut Bambang.
Dua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
