"Jangka waktu fasilitas pembiayaan ini akan berakhir pada 7 Desember 2024," sebut Edi.
Ia juga menyebut dalam fasilitas pembiayaan ini tidak ada jaminan berupa aset atau fisik aset yang digadaikan sebagai jaminan.
Berdasarkan akad antara BRK Syariah dengan Pemkab Kepulauan Meranti, fasilitas pembiayaan yang diberikan didukung oleh Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan surat pernyataan Bupati Kepulauan Meranti untuk melunasi.
"Kedua hal tersebut juga merupakan persyaratan dalam mengajukan pinjaman daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pinjaman Daerah.
"Demikian kami sampaikan sebagai klarifikasi terkait pemberitaan yang telah beredar," tegas Edi. (Antara)
