Dijelaskannya, eksekusi perkara lahan itu merupakan ranah Pengadilan Negeri Siak.
"Kami hanya menunda eksekusi tersebut karena kami melihat situasi dari kesiapan PN itu sendiri," kata Kapolres AKBP Ronald.
Di lokasi aksi, berbagai upaya mediasi dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Siak agar putusan Pengadilan Negeri Siak berjalan sebagai mana mestinya.
Namun, kata Kapolres Siak lebih jauh, pertimbangan resiko untuk keselamatan pihak PN dan masyarakat menjadi prioritas pihaknya sehingga menunda eksekusi lahan.
"Kita mengindari bentrok. Tapi upaya kami lakukan terus namun belum terkoneksi. Upaya keselamatan warga jadi prioritas kami. Kami tak ingin ada korban," kata Kapolres Siak.
Sementara itu, Panitera Pengadilan Negeri Siak yang didampingi juru sita, Sumisno mengatakan, eksekusi lahan yang akan dilakukannya itu berdasarkan putusan pengadilan dan Mahkamah Agung.
"Yang berwenang melakukan pengamanan kan aparat kepolisian, jadi pertimbangan kemanan maka eksekusi ini ditunda sementara bukan dibatalkan," ungkap Sumisno.
Untuk di lokasi akan dilaksanakannya eksekusi mengatakan dari diskusi pihaknya dengan kapolres Siak dan alasan keamanan makanya menunda eksekusi perkara tersebut.
"Dengan alasan kondisi yang tidak kondusif eksekusi ini ditunda. kita akan berkomunikasi lagi dengan pihak pemohon dan aparat kepolisian untuk waktu berikutnya," kata Sumisno.
Lanjut Sumisno, kurang lebih 1.300 hektare lahan yang akan dieksekusi.
"Luasan lahannya kurang lebih 1.300 hektare," tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tampak massa aksi masih bertahan di lokasi yang akan dieksekusi oelh PN Siak. Juga terlihat aparat kepolisian membubarkan diri.
Kontributor : Alfat Handri
