SuaraRiau.id - Bupati Kuansing nonaktif, Andi Putra mengajukan praperadilan menyangkut status hukum tersangka kasus suap perizinan hak guna usaha (HGU) sawit yang diberikan kepadanya.
Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Andi Putra tersebut. Menurut hakim, penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap politisi Partai Golkar itu sah.
Terkait penolakan itu, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan apresiasinya.
"KPK apresiasi putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka AP (Andi Putra)," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (27/12/2021).
Ali Fikri mengatakan, putusan ini menegaskan kalau proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku.
Mengutip Riaulink.com--jaringan Suara.com, dalam pertimbangannya, hakim praperadilan menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada KUHAP, Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun UU KPK.
Ali Fikri menyebut, hakim dalam pertimbangan memutuskan penetapan tersangka terhadap Andi Putra sah dan sesuai peraturan hukum yang berlaku.
"Sehingga tindakan termohon (KPK) dalam menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi/LKTPK, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan juga sah menurut hukum," jelas Ali Fikri.
Ali Fikri menyatakan, penyidik KPK akan melanjutkan penyidikan kasus suap terhadap Andi Putra.
"Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," kata Ali Fikri.
