Surat Darurat Keuangan Negara Viral di Medsos, Azis Syamsuddin: Hoaks

Azis Syamsuddin berharap jangan mudah percaya dengan kabar yang sengaja diembuskan untuk memperkeruh kondisi bangsa di tengah situasi saat ini.

Eko Faizin
Senin, 05 April 2021 | 16:36 WIB
Surat Darurat Keuangan Negara Viral di Medsos, Azis Syamsuddin: Hoaks
Ilustrasi darurat keuangan negara. [Antara]

SuaraRiau.id - Beredar di media sosial (medsos), surat yang berisi perihal darurat keuangan negara. Terkait itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memastikan informasi viral tersebut adalah kabar bohong atau hoaks.

"DPR sejauh ini tidak pernah menerima salinan keputusan presiden terkait hal tersebut. Bisa dipastikan ini merupakan hoaks dengan tujuan tertentu," kata Azis dikutip dari Antara, Senin (5/4/2021).

Dalam surat hoaks itu berbentuk Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, tertanggal 17 Maret 2021, dan menyatakan bahwa Dana SBI (080264)-24 SD sebagai dana bantuan untuk dipergunakan pembangunan dan menyejahterakan rakyat serta menetapkan kedaruratan keuangan negara Indonesia.

Kepada mayarakat, Azis Syamsuddin berharap jangan mudah percaya dengan kabar yang sengaja diembuskan untuk memperkeruh kondisi bangsa di tengah situasi saat ini.

Dijelaskannya, Sesneg menyatakan Pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara.

"Sudah ada penjelasan dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg) Eddy Cahyono Sugiarto, saya rasa ini sudah cukup memberikan pencerahan," sebut dia.

Penjelasan poin kedua dalam surat palsu itu menetapkan kedaruratan negara Indonesia yang wajib ditangani secepatnya. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021 (diharapkan seluruh bank terkait untuk bekerja sama demi kelancaran pencairan dana SBI tersebut di atas). Ketiga, keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

"Beberapa poin yang disampaikan jelas sudah disangkal. DPR berharap masyarakat tak perlu mempersoalkan surat yang secara jelas bukan surat resmi. Dan kepada pihak berwajib kiranya segera melakukan langkah-langkah cepat, untuk meredam informasi yang beredar," tegas Azis. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak