Untuk diketahui, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri adanya sejumlah bantuan lain yang juga dikerjakan oleh Kemensos seperti bansos PKH dan difabel.
"Kalau memang sebagai informasi yang bagus ya kami padukan, kami cari. Karena memang di program bansos itu banyak sekali, bukan hanya difabel, PKH dan lain-lain,” kata Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto.
Lebih lanjut Karyoto tak memungkiri dari sejumlah penggeledahan dalam kasus korupsi bansos corona, turut ditemukan sejumlah bukti proyek lain yang juga dikerjakan oleh Kemensos.
“Prinsipnya memang kemarin dari penggeledahan ada beberapa yang mesti dipelajari,” ucap Karyoto.
Sebelumnya, mantan Mensos Juliari Batubara diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp10 ribu per paket bansos hingga mencapai total Rp17 miliar.
Sebanyak Rp8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.
Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.
KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.
Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.
Masing-masing sejumlah ekitar Rp11, 9 miliar, sekitar USD171,085 (setara Rp2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp243 juta).
