alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Sejumlah Saksi Terkait Kasus Penipuan GrabToko Diperiksa Polisi

Eko Faizin Rabu, 13 Januari 2021 | 20:10 WIB

Sejumlah Saksi Terkait Kasus Penipuan GrabToko Diperiksa Polisi
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan. [Antara]

Tercatat ada sebanyak 980 pemesan yang memesan barang elektronik dari situs GrabToko.

SuaraRiau.id - Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri mengatakan para saksi terkait penyidikan kasus dugaan penipuan toko daring GrabToko dan pencucian uang diperiksa Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim.

"Sampai dengan saat ini penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barekrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi mulai dari karyawan PT Grab Toko, karyawan bank dan pihak lain yang diperlukan," ujar Ahmad Ramadhan dikutip dari Antara, Rabu (13/1/2021).

Pada Sabtu 9 Januari 2021, penyidik Siber Bareskrim Polri menangkap tersangka YMP (33) di kawasan Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam kasus penipuan toko daring GrabToko dan pencucian uang.

Penangkapan YMP ini menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B/0019/I/2021/Bareskrim.

Modus operandi yang dilakukan oleh YMP adalah membuat sebuah website atau laman bernama GrabToko (www.grabtoko.com) yang menawarkan berbagai macam barang elektronik dengan harga yang sangat murah sehingga mengundang minat banyak orang yang akhirnya berbelanja namun barang pesanan tidak kunjung dikirimkan.

Tercatat ada sebanyak 980 pemesan yang memesan barang elektronik dari situs GrabToko. Namun hanya sembilan pemesan yang menerima barang pesanan tersebut.

Sementara 971 pemesan yang telah mengirimkan uang, pesanannya tidak dikirimkan ke pemesan.

Total kerugian atas kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 17 miliar dari pihak iklan dan pembeli.

Pelaku YMP disinyalir menginvestasikan uang hasil kejahatannya ke dalam bentuk mata "uang kripto".

Atas perbuatannya, YMP dijerat dengan Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45A ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana dengan ancaman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. (Antara)

Komentar

Berita Terkait