alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Dikritik Ferdinand Soal UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan Tengku Zulkarnain

Eko Faizin Senin, 26 Oktober 2020 | 16:50 WIB

Dikritik Ferdinand Soal UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan Tengku Zulkarnain
Politikus Ferdinand Hutahaen. [Suara.com/Yosea Arga Pramudita]

Balas-balasan kritik kedua tokoh diawali dari pernyataan Tengku berkaitan dengan saran pemerintah kepada masyarakat yang menilai UU Cipta Kerja memiliki kelemahan.

SuaraRiau.id - Ungkapan mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahean direspons oleh Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain.

Tengku mengatakan negara yang mengutamakan musyawarah seharusnya sebelum undang-undang (UU) Cipta Kerja disahkan harus meminta masukan terlebih dahulu.

"Di negara Pancasila yang utamakan musyawarah mestinya masukan atas produk undang-undang dilakukan sebelum pengesahan. Jangan dibalik Pak Jokowi. Sudah disahkan baru minta masukan. Ferdinand mana ngerti?" kata Tengku melalui media sosial, Senin (26/10/2020).

Balas-balasan kritik kedua tokoh diawali dari pernyataan Tengku berkaitan dengan saran pemerintah kepada masyarakat yang menilai UU Cipta Kerja memiliki kelemahan untuk menempuh jalur konstitusi melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Nanti, MK yang akan mengujinya.

"Kata Prof. Mahfud MD urusan hukum di NKRI bukan urusan pemerintah itu urusan yudikatif. Nah, UU Cipta Kerja dibuat pemerintah terus disuruh menuntut ke MK jika tidak puas." tulis Tengku.

"Sama saja membiarkan pemerintah berbuat 'seenaknya' terus MK disuruh membereskan alias 'cuci piring' Enak ya." tambahnya.

Menanggapi pendapat Tengku, Ferdinand Hutahaean, seorang politikus yang sering berseteru dengan Tengku, menegaskan tidak sependapat dengan Tengku yang menganggap sikap pemerintah sama seperti "cuci piring."

"Zul, saya kasih tahu ya biar cerdas dikit. Pengadilan itu (MK) adalah tempat mencari kebenaran atas perbedaan pendapat hukum. Pemerintah dan sebagian buruh berbeda pendapat soal UU Ciptaker, MK untuk menemukan nilai kebenaran atas perbedaan itu tempatnya adlh MK. Jadi bukan cuci piring," balas Ferdinand.

Dipersilakan ke MK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak menyebabkan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020) sore.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait