SuaraRiau.id - Pada satu tahun periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mendapat banyak kritikan, namun juga banyak publik yang mengapresiasinya.
Salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar menilai kurang fair apabila ada yang mengkritik pemerintahan Jokowi. Karena, "bagaimana bisa orang hanya menilai satu tahun kerja Jokowi, ketika ia sudah bekerja selama enam tahun dan punya visi 50 tahun ke depan?"
Dirinya memgumpamakan dengan adagium: padi saja butuh waktu dari mulai ditanam, panen sampai bisa dimakan.
Di antara kritik yang muncul menyebutkan salah satu kekurangan terbesar Jokowi adalah masih terjadi aksi pembubaran ibadah dan radikalisme di beberapa daerah.
Tambah Denny, para pengkritik tidak fair karena mereka hanya menyalahkan pemerintah pusat, padahal ada tanggungjawab pemerintah daerah juga.
"Tapi tidak menyebut bahwa itu kekurangan dari kepala daerahnya. Padahal kalau bicara ekonomi, bilangnya otonomi daerah. Tapi kalau ada masalah, pusat yang salah," kata Denny melalui media sosial.
Kritik terhadap Jokowi memuncak dengan adanya penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
Selain itu, pemerintahan Jokowi juga dikritik karena dinilai masih lemah dalam sejumlah aspek, seperti dalam hal menjamin kebebasan berpendapat, keadilan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Lain halnya menurut peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie yang menyatakan bahwa banyak aspek dari kepemimpinan Jokowi yang perlu dibenahi.
Aspek tersebut mulai dari soal crisis management (krisis manajemen) sampai making decision (membuat keputusan).
"Memang saat ini tersandera dengan omnibus law UU Cipta Kerja. Saya lihat ini baik, tapi disaat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 UU yang digabung," kata peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com dalam refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Untuk membenahi performa kabinet, menurut saran Jerry, Jokowi harus menegur keras para bawahan yang kinerjanya kurang maksimal dan kalau perlu melakukan reshuffle terhadap mereka yang berkinerja buruk.
Ada sejumlah aspek yang menjadi sorotan Jerry. Di tengah kekhawatiran terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja, menurut Jerry, ada harapan dengan UU turunan omnibus law. "UU ini dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan legislator," katanya.
Jerry yakin jika Jokowi mendengar keluh kesah kaum marjinal, negara akan sejahtera.
Jerry menilai komunikasi publik Jokowi masih lemah dan perlu diubah. Dia sarankan jangan semua juru bicara ikut bersuara.
"Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara," katanya.
"Jangan bicara bukan tupoksinya," tambahnya.
Komunikasi antar lembaga dan publik, kata dia, perlu diperkuat. Jika perlu, melibatkan pakar komunikasi politik.
Soal pembangunan, menurut pandangan Jerry, sudah baik, tapi saat ini dia sarankan kalau bisa fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang infrastruktur.
"Baru perkecil berutang pada World Bank," ungkapnya.
Kata Jerry, Maruf Amin juga perlu dilibatkan, terutama sumbangan ide dan pemikiran.
Jerry menekankan Jokowi perlu membangun tim yang solid, perlu adanya open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi), transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment.
Pembangunan infrastruktur yang selama ini dijalankan, menurut Jerry, sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari peningkatan bandara, jembatan, dan jalan.
"Bagi saya periode pertama itu bagus sebetulnya tinggal melanjutkan. Pentingnya focus and commitment (fokus dan komitmen)," katanya.
Jerry juga memaparkan data utang luar negeri Indonesia. Data Bank Indonesia yang dirilis Juli 2020, utang luar negeri Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp6.063 triliun (kurs Rp14.800). Jerry menekankan pemerintah perlu menekan utang luar negeri.
Dalam pemberantasan korupsi, kata Jerry, pemerintah harus mendukung KPK dalam memberantas para mafia.
Public policy and goverment policy (kebijakan publik dan kebijakan pemerintah) harus sinkron dan seirama. Jangan tumpah tindih antara pusat dan daerah, katanya.
Menurut Jerry, tim ekonomi Jokowi perlu diperkuat. Menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia, hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen.
Jerry yakin jika Jokowi mendengar keluh kesah kaum marjinal, negara akan sejahtera.
