SuaraRiau.id - Pada satu tahun periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin mendapat banyak kritikan, namun juga banyak publik yang mengapresiasinya.
Salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar menilai kurang fair apabila ada yang mengkritik pemerintahan Jokowi. Karena, "bagaimana bisa orang hanya menilai satu tahun kerja Jokowi, ketika ia sudah bekerja selama enam tahun dan punya visi 50 tahun ke depan?"
Dirinya memgumpamakan dengan adagium: padi saja butuh waktu dari mulai ditanam, panen sampai bisa dimakan.
Di antara kritik yang muncul menyebutkan salah satu kekurangan terbesar Jokowi adalah masih terjadi aksi pembubaran ibadah dan radikalisme di beberapa daerah.
Tambah Denny, para pengkritik tidak fair karena mereka hanya menyalahkan pemerintah pusat, padahal ada tanggungjawab pemerintah daerah juga.
"Tapi tidak menyebut bahwa itu kekurangan dari kepala daerahnya. Padahal kalau bicara ekonomi, bilangnya otonomi daerah. Tapi kalau ada masalah, pusat yang salah," kata Denny melalui media sosial.
Kritik terhadap Jokowi memuncak dengan adanya penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
Selain itu, pemerintahan Jokowi juga dikritik karena dinilai masih lemah dalam sejumlah aspek, seperti dalam hal menjamin kebebasan berpendapat, keadilan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Lain halnya menurut peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie yang menyatakan bahwa banyak aspek dari kepemimpinan Jokowi yang perlu dibenahi.
Aspek tersebut mulai dari soal crisis management (krisis manajemen) sampai making decision (membuat keputusan).
