“Ini terbukti sebanyak 62 persen masyarakat Sumbar mengatakan mereka tidak pernah tahu dan tidak mengenal tokoh-tokoh PDIP di daerah mereka. Jelas ini menjadi persoalan penting ke depan bagi PDIP dalam menempatkan kader-kader mereka dalam mewakili kepentingan politik masyarakat di daerah tertentu agar mendapatkan dukungan publik,” sebutnya.
Kata dia, aktivitas politik PDIP tidak sesuai dengan keyakinan politik masyarakat. Menariknya, imbuhnya, sebanyak 60,3 persen masyarakat Sumbar menilai apa yang dilakukan PDIP terkait dengan aktivitas politik partai ini dianggap tidak sesuai dengan keyakinan politik mereka. Menurut Spektrum Politika Institut, ini jelas ada hubungannya dengan manifesto partai banteng moncong putih ini di tengah masyarakat Sumbar.
“Sebanyak 55,9 persen masyarakat Sumbar menyatakan bahwa pengaruh PDIP terlalu dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan Jokowi yang menyebabkan sebagian mereka tidak begitu simpati. Memang terlihat ada korelasi yang positif jawaban masyarakat ini dengan kekalahan telak Presiden Jokowi dalam Pemilu 2019 yang lalu karena adanya dominasi PDIP tersebut,” jelasnya pula.
Gagasan, sikap, perilaku elite PDIP di tingkat pusat yang bermasalah. Kata dia, gagasan, sikap dan perilaku politik elite PDIP di tingkat pusat yang ada dalam pemberitaan di media cetak dan media online yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Sumbar.
Ini terbukti sebanyak 48 persen masyarakat tidak menyukai gagasan, sikap dan perilaku politik elite PDIP yang ditunjukkan ke publik Sumbar.
Dari hasil survei PDIP menghargai pluralisme, namun mengabaikan Islam. Memang PDIP dikenal sebagai partai yang mengusung jargon nasionalisme dalam keberagaman. Namun jargon ini memunculkan persepsi dari masyarakat Sumbar bahwa akibat memberi ruang pada pluralisme ini, PDIP justru mengabaikan Islam sebagai keyakinan masyarakat Sumbar yang mayoritas beragama Islam.
“Sebanyak 44,1 persen masyarakat mempunyai persepsi seperti ini,” ungkapnya.
Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah mengeluhkan kepada publik tentang kondisi partainya yang belum mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumbar.
“Kalau saya melihat, seperti Sumatra Barat, itu saya pikir ‘kenapa, ya, rakyat di Sumatra Barat itu sepertinya belum menyukai PDIP meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, yang meminta, katakan sudah ada DPC-nya, DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut mengapa, kok, masih agak sulit,” kata Megawati.
Ini bermula dari rendahnya perolehan suara PDIP dalam Pemilu 2019 sehingga tidak bisa mengantarkan wakilnya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Padahal periode sebelumnya, partai berlambang banteng moncong putih ini berhasil menempatkan 2 wakilnya di DPR, masing-masing 1 kursi dari Dapil 1 dan 1 kursi dari Dapil 2 Sumbar.
