- WFH ASN Pemprov Riau mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Provinsi.
- Anggota DPRD Riau menilai WFH setiap Jumat kurang tepat untuk menghemat BBM.
- Ia menduga WFH dapat dimanfaatkan sebagai celah libur dari Jumat hingga Minggu.
SuaraRiau.id - Kebijakan Pemerintah pusat perihal Work From Home (WFH) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk jajaran Pemprov Riau menuai sorotan wakil rakyat.
Anggota DPRD Riau Andi Dharma Taufik menilai WFH ASN tersebut kurang tepat untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kalau WFH hari Jumat rasanya kurang pas dan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Seharusnya yang diatur adalah penggunaan kendaraan bukan membuat (ASN) bekerja di rumah," katanya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (7/4/2026).
Andi mengungkapkan, hal ini justru membuat potensi terganggunya pelayanan publik. Apalagi, belum ada kajian yang mendalam apakah WFH ini benar-benar dapat menghemat BBM atau tidak.
Menurutnya, WFH di hari Jumat akan dibarengi dengan libur di hari Sabtu dan Minggu. Ia menyoroti asumsi publik yang menduga WFH dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk libur panjang dari Jumat hingga Minggu.
"Ada yang berasumsi Jumat-Minggu libur panjang. Padahal kita harus fokus pada penggunaan kendaraan dengan BBM. Jangan sampai kebijakan ini justru mengorbankan pelayanan publik," tegas Andi.
Wacana penerapan WFH di DPRD Riau
Sementara di kesempatan lain, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau, Imustiar belum ada pembahasan terkait penerapan WFH bagi anggota dewan.
"Kalau di DPRD Riau setahu saya belum ada pembahasan khusus tentang ini. Namun informasinya di eksekutif Pemprov Riau sudah menyiapkan langkah-langkah teknisnya," ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Imustiar menjelaskan, jika nantinya WFH diterapkan di DPRD Riau, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan tanggung jawab yang diemban para pegawai.
"Harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan tidak mengurangi produktivitas maupun tanggung jawab para pegawai," jelasnya.
Pihaknya sendiri mendukung kebijakan WFH untuk melakukan efisiensi penggunaan energi di tengah krisis global.
Kebijakan WFH merupakan langkah yang relevan di tengah kebutuhan penghematan anggaran dan optimalisasi kinerja aparatur.
"Kita dukung langkah kebijakan pemerintah berkaitan dengan WFH ini, apalagi tujuannya untuk efisiensi. Harapan kita, walaupun ada kebijakan ini, pelayanan tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan," terang Imustiar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Pencabutan Izin RAPP, WALHI Riau Tolak Eks Konsesi Dialihkan ke Korporasi Lain
-
Izin RAPP Dicabut: Karyawan Tak Di-PHK, Operasional Dilanjutkan BUMN dan BUMD
-
Usai Cabut Izin PT RAPP, Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Sawit GSL di Kuansing
-
Satgas PKH Cabut Izin RAPP di Riau, Temukan Kebun Sawit hingga Tambang Ilegal
-
Bermula Temuan Jejak Kaki, Polisi Amankan 30 Imigran di Hutan Bakau Dumai