DPRD Soroti WFH ASN Pemprov Riau: Celah Libur Panjang, Tak Efektif Hemat BBM

SuaraRiau.id - Kebijakan Pemerintah pusat perihal Work From Home (WFH) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk jajaran Pemprov Riau menuai sorotan wakil rakyat.

Anggota DPRD Riau Andi Dharma Taufik menilai WFH ASN tersebut kurang tepat untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kalau WFH hari Jumat rasanya kurang pas dan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Seharusnya yang diatur adalah penggunaan kendaraan bukan membuat (ASN) bekerja di rumah," katanya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (7/4/2026).

Andi mengungkapkan, hal ini justru membuat potensi terganggunya pelayanan publik. Apalagi, belum ada kajian yang mendalam apakah WFH ini benar-benar dapat menghemat BBM atau tidak.

Menurutnya, WFH di hari Jumat akan dibarengi dengan libur di hari Sabtu dan Minggu. Ia menyoroti asumsi publik yang menduga WFH dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk libur panjang dari Jumat hingga Minggu.

"Ada yang berasumsi Jumat-Minggu libur panjang. Padahal kita harus fokus pada penggunaan kendaraan dengan BBM. Jangan sampai kebijakan ini justru mengorbankan pelayanan publik," tegas Andi.

Wacana penerapan WFH di DPRD Riau

Sementara di kesempatan lain, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau, Imustiar belum ada pembahasan terkait penerapan WFH bagi anggota dewan.

"Kalau di DPRD Riau setahu saya belum ada pembahasan khusus tentang ini. Namun informasinya di eksekutif Pemprov Riau sudah menyiapkan langkah-langkah teknisnya," ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Imustiar menjelaskan, jika nantinya WFH diterapkan di DPRD Riau, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan tanggung jawab yang diemban para pegawai.

"Harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan tidak mengurangi produktivitas maupun tanggung jawab para pegawai," jelasnya.

Pihaknya sendiri mendukung kebijakan WFH untuk melakukan efisiensi penggunaan energi di tengah krisis global.

Kebijakan WFH merupakan langkah yang relevan di tengah kebutuhan penghematan anggaran dan optimalisasi kinerja aparatur.

"Kita dukung langkah kebijakan pemerintah berkaitan dengan WFH ini, apalagi tujuannya untuk efisiensi. Harapan kita, walaupun ada kebijakan ini, pelayanan tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan," terang Imustiar.