SAMADE Riau Kritik Wacana Monopoli Badan Ekspor: Bebani Petani Sawit

SuaraRiau.id - Wacana pemerintah membentuk badan pengelola ekspor tunggal negara yang akan mengkonsolidasikan ekspor komoditas strategis, termasuk Crude Palm Oil (CPO), menuai kritik tajam dari sejumlah pihak.

Rencana monopoli tersebut memicu kekhawatiran serius terhadap nasib dan ruang hidup petani kelapa sawit swadaya.

Ketua DPW SAMADE Riau, Rudi Khairul meminta kepada pemerintah agar dapat memperhatikan nasib petani sawit yang berdampak dari rencana kebijakan tersebut.

"Kami tidak minta proteksi ataupun subsidi hanya mengharapkan kebijakan pemerintah jangan berakibat beban bagi petani sawit," katanya, Jumat (22/5/2026).

Rudi Khairul membeberkan berdasarkan laporan SAMADE di berbagai daerah dalam kurun 3 hari ini, harga TBS tingkat petani sudah merosot 3 kali dengan total nilai penurunan mencapai Rp1.000 per kg.

"Petani sangat terpukul dengan penurunan harga ini. Dimana kondisi kurs dolar naik, BBM naik, harga pupuk naik tetapi harga TBS petani anjlok drastis," ungkap dia.

Rudi Khairul menyampaikan jika penelusuran pihaknya, ternyata penyebab dari turunnya harga sawit ada keterkaitan rencana kebijakan ekspor yang bakal dimonopoli oleh satu perusahaan BUMN.

Ia menilai, benang merah rencana kebijakan itu adalah akibat adanya beberapa perusahaan ekspor nakal dalam melakukan transaksi ekspor.

Menurut Rudi Khairul, jika ada transaksi para eksportir nakal di zaman teknologi sekarang ini akan dapat terdeteksi dengan mudah.

"Pemerintah tinggal beri sanksi saja perusahaan nakal tersebut. Bukan membuat suatu kebijakan yang dapat merusak tatanan yang sudah terbentuk dan berjalan normal selama ini," sebutnya.

Rudi menuturkan, kelapa sawit sangat berbeda dengan pertambangan dan hasil sumber daya alam lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang baik sawit harus ditanam, dipupuk dan dirawat petani secara konsisten yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

"Sedangkan kondisi di lapangan saat ini para petani sangat kesulitan membeli pupuk dgn kondisi anjloknya harga TBS yang tidak sebanding dengan kenaikan harga pupuk dan biaya transportasi yang juga naik," terangnya.

Sementara itu, Bidang Hukum SAMADE Riau, Adha Nuraya mengatakan pihaknya akan melaporkan kebijakan pemerintah ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Kami berencana mengadukan ke KPPU," ujarnya.

Adha juga menegaskan jika kebijakan pemerintah tersebut berpotensi menggiring kepada gugatan Arbitrase internasional.