SuaraRiau.id - Ribuan masyarakat Siak menggelar aksi damai di kantor KPU dan Bawaslu setempat untuk menolak Pemilihan Suara Ulang (PSU) kedua kalinya di Pilkada, Senin (28/4/2025).
Koordinator lapangan Wan Hamzah dalam orasinya menyampaikan, masyarakat Siak sudah lelah dengan dinamika Pilkada Siak yang tak kunjung selesai.
"Kami menolak dengan tegas dan keras adanya PSU jilid II pada Pilkada Siak," kata Wan Hamzah.
Dikatakannya, hal itu berdampak langsung dengan situasi ekonomi masyarakat Siak yang sangat lemah.
Merurut Hamzah, PSU jilid II bukanlah solusi.
"Di tengah keuangan Siak yang carut marut, ditambah lagi jika dilaksanakan PSU jilid II, keuangan mana lagi yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan itu," sebutnya.
Hamzah mengungkapkan jika kondisi saat ini, honorer tidak gajian dan banyak pedagang mengeluh karena aktivitas jual beli rendah.
"Guru-guru belum bergaji, ditambah lagi konflik Pilkada tak siap siap. Prihatinlah dengan kondisi ini," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Siak Said Dharma Setiawan menyampaikan pihaknya sudah melakukan penetapan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Sengketa PSU Siak Berlarut-larut: Jangan sampai Nafsu Berkuasa Merusak Sosial Ekonomi
"Proses penetapan paslon Pilkada Siak yang dilakukan oleh KPU Siak sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan," kata Said Dharma.
Dia mengajak masyarakat untuk sama sama bersabar dalam menunggu hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang berproses.
"Kita meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil dari putusan MK. Meminta masyarakat agar tidak terjebak hoaks sehingga terjadi kesenjangan di tengah-tengah masyarakat," pesan Said.
Lebih lanjut, ia juga meyakini bahwa apa yang menjadi putusan MK nantinya adalah keputusan yang terbaik untuk kemajuan demokrasi di Siak.
"Apapun nanti putusan dari MK agar sama sama kita hormati," tutur Said Dharma.
Ketua Bawaslu Siak, Zulfadli Nugraha, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada aliansi masyarakat siak yang telah menyampaikan aspirasi dengan damai dan kondusif.
Berita Terkait
-
Trauma Pilkada Gagal, Bawaslu Turun Gunung Kawal Ketat Pemilihan Ulang di Pangkalpinang
-
Pilkada Papua Memanas, Muncul Dugaan Pj Gubernur-Kapolda Intervensi PSU, Ada Bukti Rekaman
-
PSU Pilkada Papua, Bawaslu RI Turun Tangan Usut Dugaan ASN-Polri Tak Netral!
-
PDIP Wanti-wanti Hasil PSU Pilkada Papua Tak Diubah: Jangan Ada Intervensi!
-
Sebut Mari-Yo Unggul di PSU Pilgub Papua, Sekjen Demokrat: Kami Bersyukur Atas Kemenangan Ini
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Lonjakan 1.104 Titik Panas di Sumatera: Riau 97 Hotspot, Sumsel Terbanyak
-
KPK Periksa Stafsus Menhut Raja Juli, Dalami Dugaan Suap Bupati Kuansing
-
Kemenhut Bongkar Pembalakan Liar dan Tetapkan Enam Tersangka di Riau
-
SPPG di Kampar Kena Suspend Imbas Puluhan Siswa Keracunan MBG
-
BRI Group Tegaskan Komitmen Transformasi dan Inklusi Lewat Enam Penghargaan