SuaraRiau.id - Masa jabatan Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto sedang di penghujung masa jabatannya. Mei 2022 nanti, jabatan pemimpin yang dipilih rakyat tersebut akan habis.
DPRD masing-masing sebelumnya sudah mengumumkan pemberhentian Firdaus dan Catur Sugeng Susanto beberapa waktu lalu.
Saat ini, persiapan penunjukan Penjabat alias Pj oleh Gubernur Riau Syamsuar sedang berproses. Menghadapi dua wilayah ini, tentu perlu ditunjuk seorang sosok yang benar-benar matang untuk menghadapi persoalan masing-masing daerah.
Pengamat Politik Riau, Dr Tito Handoko menilai, bahwa figur yang ditunjuk jadi Pj nanti harus orang yang benar-benar punya loyalitas dan mampu bekerja dengan baik.
Terutama juga harus mampu mengamankan Gubernur Syamsuar dari sisi politik.
"Penting untuk kita pahami bahwa Pj ini tidak punya tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat. Dia lebih bertanggung jawab kepada Gubernur selaku atasan langsungnya," kata Tito kepada Suara.com, Sabtu (16/4/2022).
Dosen Universitas Riau ini menyebut, dari sisi politik, Pj yang ditunjuk juga harus mampu mendorong kekuatan politik di lingkaran Gubernur selaku atasannya.
"Ya, tentu dengan masa jabatan Pj yang cukup lama sekaligus akan mendorong kekuatan-kekuatan politik di lingkaran Gubernur selaku atasan langsung. Ingat, bahwa Pj akan diisi oleh eselon 2 Provinsi untuk ambil peran dari semua aspek, termasuk misalnya membangun circle politik 2024," ungkapnya.
Circle yang dimaksud, kata Tito, termasuk juga membangun basis politik untuk kepentingan legislatif maupun pilkada di tahun politik yang akan datang.
"Baik untuk kepentingan legislatif maupun pilkada 2024," tuturnya.
Kemudian, persoalan kedaerahan, Pekanbaru dan Kampar memiliki kriteria wilayah yang berbeda. Tentunya, para sosok yang ditunjuk jadi Penjabat harus benar-benar memahami.
Persoalan dua daerah
Menurut Tito, banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh masing-masing kepala daerah saat ini.
Kabupaten Kampar misalnya, saat ini masih dihadapkan pada problem kemiskinan, infrastruktur, kesehatan dan lapangan pekerjaan.
Sementara di Pekanbaru lebih kompleks lagi masalahnya, mulai dari tata kelola sampah yang amburadul, banjir, lalu lintas dan sebagainya yang keseluruhannya berkontribusi pada tingkat kenyamanan warga yang rendah.
Tito menyebut, Pemkot Pekanbaru pada periode kedua ini, wali kotanya lebih gencar memindahkan pusat pemerintahan, dibandingkan mengurusi masyarakat.
Tag
Berita Terkait
-
Riau Bakal Bangun Jembatan 1,5 Km Hubungkan Pulau Bengkalis dan Meranti
-
DPRD Umumkan Pemberhentian Firdaus sebagai Wali Kota Pekanbaru
-
Viral Ustaz Yusuf Mansur Minta Sedekah Uang dan Perhiasan Eks Pejabat di Riau
-
Viral Jalanan Pekanbaru Banjir, Publik Sentil Wali Kotanya Plesiran ke Turki-Maroko
-
Tegas! Gubernur Syamsuar Larang ASN Gelar Buka Bersama dan Open House
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
UAS soal Kabar Gubernur Wahid Terjaring OTT KPK: Hanya Dimintai Keterangan
-
Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
-
Profil Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Terjaring OTT KPK
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK di Pekanbaru
-
KPK Dikabarkan Lakukan OTT Sejumlah Pejabat di Riau