- Pekerja PT Panca Mulia Mixindo Abadi bernama Marhaban di-PHK tanpa pesangon saat sakit keras dan meninggal pada 14 Maret 2026.
- LBH ICMI Riau mendampingi keluarga almarhum mengungkap dugaan pelanggaran prosedur PHK dan penghentian upah sakit ke Komisi V DPRD Riau pada 8 November 2026.
- Komisi V DPRD Riau dan Disnakertrans Riau mendorong penyelesaian sengketa ketenagakerjaan ini melalui mediasi lanjutan antara keluarga dan perusahaan.
SuaraRiau.id - Publik mungkin masih mengingat pemberitaan pada 14 Juli 2025 setahun lalu tentang Marhaban, seorang pekerja PT Panca Mulia Mixindo Abadi atau yang lebih dikenal dengan Panca Beton.
Pekerja tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) saat menderita sakit berkepanjangan tanpa mendapatkan pesangon setelah mengabdi selama belasan tahun.
Marhaban telah meninggal dunia pada 14 Maret 2026 di Pekanbaru dan sudah dimakamkan di kampung halamannya Harjosari di Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Meranti ketika masih terus memperjuangkan hak-haknya.
Namun, perjuangan tersebut tidak berhenti. Istri dan kedua anaknya kini melanjutkan upaya mendapatkan hak almarhum dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ICMI Wilayah Riau.
Perjuangan keluarga tersebut akhirnya mendapat respons dari Komisi V DPRD Provinsi Riau melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Minggu (8/11/2026).
Rapat langsung dipimpin Ketua Komisi V DPRD Riau Indra Gunawan didampingi anggota Komisi V, Syafarudin Iput dan Agus Triansyah.
Dalam pemaparannya, LBH ICMI mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, mulai dari prosedur pemanggilan dan PHK, penghentian pembayaran upah selama sakit, tidak dibayarkannya pesangon, hingga pembayaran upah lembur yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Bahkan, adanya unsur pidana ketenagakerjaan atas tindakan perusahaan tersebut.
Ketua LBH ICMI Riau, Ilham Muhammad Yasir menegaskan bahwa PHK terhadap Marhaban patut dipersoalkan karena perusahaan dinilai tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan almarhum, meskipun sejak awal telah mengetahui penyakit serius yang dideritanya.
"Almarhum harus menjalani cuci darah setiap seminggu dua kali, yaitu di hari Rabu dan Sabtu. Bahkan, saat panggilan pertama, almarhum drop dan harus dirawat inap," ujar Ilham di hadapan forum RDP.
Menurut Ilham, komunikasi antara keluarga dan pihak HRD sebenarnya berlangsung intensif. Istri almarhum berulang kali memberitahukan kondisi kesehatan suaminya, termasuk ketika Marhaban tidak dapat memenuhi panggilan pertama dan kedua perusahaan yang diterbitkan pada 13 dan 16 Mei 2025.
Hal itu diperkuat Romsani Siregar yang menyampaikan bahwa pihak perusahaan bahkan sempat menjenguk Marhaban ketika menjalani perawatan di rumah sakit.
"Bahkan, perusahaan melalui HR Manager sempat menjenguk ke rumah sakit saat almarhum dirawat," timpal Romsani.
Keterangan penting juga disampaikan mantan HR Manager PT Panca Mulia Mixindo Abadi, Zafroellah Mayanoellah.
Ia mengaku ketika masih bekerja di perusahaan telah memberikan catatan agar hak-hak Marhaban dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Untuk pesangon, saya sudah sampaikan ke perusahaan harus dibayarkan sesuai ketentuan, yaitu dua kali pesangon," papar Zafroellah.
