- Pekerja PT Panca Mulia Mixindo Abadi bernama Marhaban di-PHK tanpa pesangon saat sakit keras dan meninggal pada 14 Maret 2026.
- LBH ICMI Riau mendampingi keluarga almarhum mengungkap dugaan pelanggaran prosedur PHK dan penghentian upah sakit ke Komisi V DPRD Riau pada 8 November 2026.
- Komisi V DPRD Riau dan Disnakertrans Riau mendorong penyelesaian sengketa ketenagakerjaan ini melalui mediasi lanjutan antara keluarga dan perusahaan.
Ia mengaku terkejut ketika kemudian mengetahui Marhaban justru di-PHK tanpa pesangon sama sekali dengan alasan mangkir dari panggilan perusahaan, padahal kondisi sakit berat almarhum telah diketahui pihak perusahaan.
Ilham selanjutnya mempersoalkan prosedur PHK yang dilakukan perusahaan.
Menurutnya, setelah menerima SK PHK pada 23 Juni 2025, LBH ICMI mendampingi Marhaban mengadukan persoalan tersebut kepada Bagian Pengawasan Disnakertrans Riau pada 27 Juni 2025.
Ada dua persoalan utama yang disoroti LBH ICMI. Pertama, dugaan pelanggaran prosedur PHK karena perusahaan tetap menggunakan alasan mangkir meskipun terdapat pemberitahuan kondisi sakit, komunikasi dengan HRD, dan penjelasan tertulis dari almarhum.
Bahkan, surat panggilan terakhir tertanggal 20 Juni 2025 memberikan tenggang waktu lima hari kerja, tetapi SK PHK diterbitkan pada 23 Juni 2025.
Kedua, dugaan pelanggaran hak normatif berupa penghentian pembayaran upah sebesar 25 persen pada bulan ke-13 dan ke-14 masa sakit.
Dengan gaji pokok Rp3.680.000, hak yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp920.000 setiap bulan. LBH ICMI menilai penghentian pembayaran tersebut perlu diperiksa dari aspek pelanggaran norma pengupahan, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana ketenagakerjaan.
"Ini kejam dan keterlaluan, tidak mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Almarhum sedang sakit berat, hak upahnya dihentikan, kemudian di-PHK tanpa pesangon. Padahal masa kerjanya lebih dari 14 tahun," tegas Ilham.
Selain itu, LBH ICMI turut mempersoalkan pembayaran upah lembur selama Marhaban bekerja. Menurut Ilham, almarhum kerap diminta melakukan pekerjaan lembur, tetapi pembayaran yang diterima hanya Rp50.000 dan masih dipotong uang makan Rp20.000.
"Setiap lembur hanya dibayarkan Rp50 ribu, dipotong uang makan Rp20 ribu. Ini yang juga akan kami mintakan kepada perusahaan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat, menjelaskan bahwa pengaduan Marhaban telah diterima sejak cukup lama.
Setelah almarhum meninggal dunia pada 14 Maret 2026, Disnaker kembali memfasilitasi pertemuan antara ahli waris dan perusahaan pada 23 April 2026. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan.
"Pengaduan di Disnaker sudah cukup lama, sudah setahun yang lalu. Terakhir kami pernah memanggil para pihak karena pelapor, dalam hal ini almarhum, sudah meninggal dunia sejak 14 Maret 2026. Pada 23 April 2026, kami pernah memfasilitasi pertemuan, tetapi tidak terpenuhi kesepakatan," ujar Roni.
Meski demikian, Roni menyatakan akan memberikan perhatian terhadap penyelesaian pengaduan tersebut. Ia bahkan meminta keluarga almarhum melalui LBH ICMI kembali berdiskusi dengan Disnaker pada Senin mendatang.
"Karena ini kan ranah pengaduannya ke pengawasan. Jika harus kami tindak lanjuti ke tahapan selanjutnya, kami akan proses," tegas Roni.
