- Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto melantik 247 kepala sekolah pada awal Oktober 2026.
- Ratusan kepala sekolah yang baru dilantik tersebut hingga kini belum menerima Surat Keputusan resmi.
- Dewan Pendidikan Indragiri Hulu mendukung penyelesaian masalah pengangkatan ini agar regulasi pemerintah terpenuhi.
SuaraRiau.id - Pelantikan 247 kepala sekolah (kepsek) oleh Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Ade Agus Hartanto pada awal Oktober kemarin menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Hal tersebut menuai perbincangan lantaran hingga ini, ratusan kepsek belum menerima Surat Keputusan (SK).
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Indragiri Hulu, Riau Datuk Marwan MR mendukung upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat segera menyelesaian persoalan pengangkatan kepsek 2026.
"Terkait kritik dan masukan dari beberapa pihak, perlu diapreaiasi secara positif, ini merupakan bagian wujud kepedulian dan kesadaran kolektif, terhadap dunia pendidikan" katanya, Sabtu (24/10/2026).
Mengingat betapa pentingnya ekosistem pendidikan dalam rangka pembangunan bangsa, pelantikan kepala sekolah adalah wujud kepedulian terhadap program pendidikan.
Di satu sisi, ada kebutuhan restrukturisasi kepala satuan pendidikan, sementara yang lain ada regulasi baru yang sangat berbeda dari aturan lama.
"Oleh kerana itu sebagai Wakil Ketua Dewan Pendidikan Indragiri Hulu saya mendukung upaya yang sedang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Inhu untuk memenuhi regulasi Permendikdasmen Nomor: 7-2025," ujarnya.
Serta mengindahkan hasil koordinasi Pemkab Inhu dengan BKN untuk segera terselesaikan nya persoalan pengangkatan kepala sekolah.
Apapun solusinya, tentu berharap semua persolan yang ada terselesaikan dengan baik untuk menuju perubahan.
Karena, tujuan pelantikan kepala sekolah bagi pemerintah daerah adalah untuk menjamin mutu pelayanan pendidikan dan mewujudkan tata kelola sekolah yang efektif di wilayahnya.
Bagi pemerintah daerah, pelantikan berfungsi sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional di tingkat lokal.
Kepala sekolah yang baru dilantik berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menyelaraskan program sekolah dengan visi pembangunan daerah.
Selain itu, proses ini memperlancar birokrasi, memastikan kepemimpinan yang sah, serta menjaga stabilitas mutu pembelajaran.
Dengan menempatkan pemimpin yang kompeten, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kualitas pendidikan, memeratakan akses belajar dan mendorong peningkatan prestasi daerah secara berkelanjutan.
Diketahui, Pemkab Inhu sebelumnya melantik ratusan kepsek, namun setakat ini mereka belum menerima SK, sehingga viral dengan beragam analisa. (Antara)
