- SDN 127 Pekanbaru hanya menerima empat siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027, memicu perhatian serius dari DPRD Kota Pekanbaru.
- Komisi III DPRD Pekanbaru memanggil Dinas Pendidikan guna mengidentifikasi penyebab rendahnya pendaftar serta mencari solusi jangka panjang bagi sekolah.
- Pemerintah daerah diminta melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil kebijakan penataan sekolah demi menjamin akses pendidikan bagi masyarakat sekitar.
SuaraRiau.id - Minimnya peserta didik yang masuk ke SD Negeri 127 Pekanbaru yakni hanya menerima empat siswa pada tahun ajaran 2026/2027 mendapat sorotan DPRD Kota Pekanbaru.
Komisi III DPRD Pekanbaru akan memanggil Dinas Pendidikan Kota untuk mengetahui akar persoalan sekaligus memastikan pemerintah memiliki langkah konkret untuk mengatasinya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut pemerataan layanan pendidikan di wilayahnya.
"Kami Komisi III akan segera membahas ini dengan Dinas Pendidikan. Kami akan mencari tahu apa permasalahan di SD tersebut, kenapa sampai tidak ada siswa yang mendaftar di sana, dan bagaimana solusi ke depannya," ujarnya dikutip dari Riauonline--jaringan Suara.com, Sabtu (18/7/2026).
Tekad menegaskan, pembahasan tidak hanya akan berfokus pada kondisi SDN 127, tetapi juga sebagai upaya mengantisipasi agar persoalan serupa tidak terjadi di sekolah negeri lainnya.
"Kami ingin pembahasan ini tidak hanya berhenti pada SDN 127 saja. Dinas Pendidikan harus menjelaskan apa penyebab utamanya dan langkah apa yang akan dilakukan agar sekolah-sekolah negeri lain tidak mengalami kondisi serupa di masa mendatang," sebutnya.
Terkait kemungkinan penataan atau bahkan penutupan sekolah yang mengalami kekurangan murid, Tekad mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa.
Menurutnya, setiap kebijakan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti perkembangan jumlah penduduk, kebutuhan layanan pendidikan, serta keberadaan sekolah lain di sekitar lokasi.
"Tentu harus dengan kajian-kajiannya terlebih dahulu. Yang utama pastinya jangan sampai ada anak-anak di lingkungan tersebut tidak mendapat akses pendidikan dasar di kemudian hari," katanya.
Ia menambahkan, DPRD akan mengawal setiap kebijakan yang diambil pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Jika nantinya diperlukan penataan sekolah, kebijakan tersebut harus tetap menjamin kemudahan akses pendidikan dasar bagi warga.
"Kami akan mengawal setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Jika nantinya ada penataan sekolah, harus dipastikan dilakukan berdasarkan kajian yang matang dan tetap menjamin kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat sekitar," tutup Tekad.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy, menyebut kondisi SDN 127 menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dinas Pendidikan saat ini tengah melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah peserta didik baru, mulai dari pergeseran demografi penduduk, lokasi sekolah, hingga kecenderungan masyarakat memilih sekolah lain.
Hasil kajian itu akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, baik melalui penataan dengan sekolah terdekat maupun revitalisasi sekolah, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
