- Pemprov Riau meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat terkait relokasi TNTN.
- Plt Gubri SF Hariyanto mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pusat.
- Pemerintah ingin memastikan setiap keputusan yang diambil semua pihak terkait.
SuaraRiau.id - Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, Pemprov sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat perihal lahan baru untuk relokasi masyarakat wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Pemprov Riau juga menyampaikan siap mendukung pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk membatalkan sertifikat tanah yang berlokasi di kawasan TNTN.
"(Upaya relokasi) Masih berlangsung, Pemprov sudah minta ke pusat untuk disediakan lahan baru. Karena sekarang lahannya belum ada," kata SF Hariyanto dikutip dari Riauonline--jaringan Suara.com, Rabu (22/4/2026).
Pembentukan Pokja ini diwacanakan untuk mendorong percepatan pemulihan kawasan hutan, khususnya di wilayah TNTN yang selama ini menghadapi persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan.
Sementara Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur menurutkan jika pembatalan sertifikat tanah ini adalah isu dilematis.
Namun, Pemprov Riau menyatakan komitmennya dalam mendukung proses tersebut, meski diakui tidak mudah dan sarat tantangan di lapangan.
"Jadi, intinya untuk pembatalan surat tanah ini penuh dilematis sebenarnya. Namun, hal itu tidak membuat kita berhenti bagaimana untuk menyelesaikannya," ungkap Zulkifli, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, Pemerintah Pusat ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan melibatkan semua pihak terkait.
"Sehingga, kita harus membentuk pokja kecil untuk mengurus permasalahan pembatalan sertifikat," terang Zulkifli.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa proses pembatalan sertifikat tidak dilakukan sembarangan dan benar-benar hanya dilakukan untuk tanah yang berada di kawasan hutan lindung.
Pemerintah akan mengacu pada regulasi yang berlaku serta hasil kajian teknis dari instansi terkait, terutama Kementerian ATR/BPN.
"Oleh karena itu, Pemprov Riau sangat mendukung dari sisi teknis regulasi yang dilakukan kawan-kawan ATR/BPN," jelasnya.
Kemudian, pihaknya juga mengajak sinergi diantara instansi terkait demi keberhasilan kebijakan ini.
