- Rencana pajak sawit per batang mendapat sorotan dari mantan anggota DPRD Riau.
- Anggota dewan ini meminta rencana tersebut kembali dikaji ulang sebelum diterapkan.
- Pajak sawit ini berpotensi menyebabkan kecemburuan sosial dan praktik korupsi.
SuaraRiau.id - Rencana Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau menetapkan Pajak Air Permukaan (PAP) di perkebunan kelapa sawit mendapat sorotan berbagai kalangan.
Mantan anggota DPRD Riau, Husaimi Hamidi turut menyoroti Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap perkebunan kelapa sawit yang diwacanakan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Anggota dewan 2 periode ini menilai jika rencana yang disampaikan Pansus DPRD Riau tersebut harus kembali dikaji sebelum benar-benar diterapkan kepada masyarakat.
"Menurut kami pajak ini masih perlu dikaji ulang. Memang sekarang katanya untuk perusahaan, masyarakat petani tidak," kata Husaimi dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, besaran pajak yang diwacanakan yakni Rp1.700 per pokok kelapa sawit per bulan, adalah nilai yang tidak berdasar.
Husaimi menjelaskan jika kebijakan pajak sawit ini berpotensi menyebabkan kecemburuan sosial, ada berpeluang menjadi praktik korupsi.
Anggota dewan 2 periode tersebut lantas mempertanyakan acuan yang mendasari pemerintah dalam menghitung nilai pajak tersebut.
"Menghitung hektare sawit di Riau saja kelabakan, apalagi menghitung per pokok. 1 hektare belum tentu semua lahannya ada 130 pokok, terus bagaimana kalau pokoknya mati? Bagaimana cara menghitungnya? Jadi Rp1.700 per pokok ini, geli saya dengarnya," jelasnya.
Disampaikan Husaimi, Pemprov Riau dan DPRD Riau sebaiknya fokus mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor-sektor yang lebih potensial dengan dasar hukum yang lebih jelas.
"Saya rasa lebih baik pemerintah mengejar PAP dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Berapa banyak PKS di Riau ini, dengan produksi 80 ton, 8000 ton per hari, tapi pajaknya belum maksimal. Ini dasar hukum, dasar perhitungan pajaknya sudah ada, tinggal dimaksimalkan," tegasnya.
