Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif

Berdasarkan hasil pertemuan Pansus bersama Plt Gubernur dan Sekretaris Daerah akan menetapkan status definitif kepala OPD.

Eko Faizin
Sabtu, 17 Januari 2026 | 08:36 WIB
Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto. [Dok Humas Pemprov Riau]
Baca 10 detik
  • Plt Gubri SF Hariyanto diminta menetapkan 20 kepala OPD menjadi definitif.
  • Menurut DPRD Riau, hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
  • Anggota DPRD Riau mengungkapkan alasan jika kepala dinas masih dijabat Plt.

SuaraRiau.id - Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto segera menetapkan pimpinan 20 OPD (organisasi perangkat daerah) berstatus Plt untuk menjadi definitif.

Anggota DPRD Riau Androy Ade Rianda mengatakan dalam upaya peningkatan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan sulit berjalan maksimal jika pimpinan OPD masih Plt.

"Dalam upaya peningkatan PAD, harus ada pembentukan dua tim kerja yang solid dan seimbang antara unsur eksekutif dan legislatif agar peningkatan PAD dapat berjalan efektif," ujar Androy dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan jika kepala dinas masih berstatus Plt maka Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan sulit untuk bekerja, karena dalam kepala dinas harus definitif.

Androy yang juga merupakan Anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan menyebut kepala OPD yang menjadi leading sektor masih berstatus Plt seperti Dinas Perkebunan, pendapatan dan OPD terkait.

Berdasarkan hasil pertemuan Pansus bersama Plt Gubernur dan Sekretaris Daerah akan menetapkan status definitif kepala OPD.

"Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa OPD yang berkaitan langsung dengan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi harus dipimpin oleh pejabat definitif. Dinas-dinas strategis seperti Dinas Perkebunan, Bapenda, serta dinas terkait lainnya diharapkan segera memiliki kepala dinas definitif," kata dia.

Dia menjelaskan jika kepala OPD berstatus Plt akan menjadi kendala dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, Pansus meminta pemerintah provinsi segera melakukan pendefinitifan jabatan agar kerja sama antara Pansus dengan dinas yang sudah definitif dapat berjalan optimal dalam mengejar peningkatan PAD. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini