SuaraRiau.id - Defisit APBD Riau yang mencapai Rp1,76 triliun mendapat sorotan dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau.
Mahasiswa mendesak DPRD Riau untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut defisit anggaran tahun anggaran 2024 tersebut.
Desakan ini disampaikan langsung Cipayung Plus dalam audiensi bersama Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, di Gedung DPRD pada Senin (28/7/2025) siang.
"Kami datang bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan. Rakyat berhak tahu siapa biang kerok defisit ini. Kalau tidak dibuka secara terang, maka publik akan terus dibohongi dengan dalih-dalih teknis," ujar Teguh Azmi, Ketua DPD GMNI Riau dikutip dari Antara.
Baca Juga:Pemprov Riau Tak Sanggup Bayar Bonus Atlet PON, Apa Kata Anggota DPRD?
Dalam pertemuan itu, perwakilan Cipayung Plus yang terdiri dari organisasi-organisasi mahasiswa, menyerahkan surat resmi berisi tuntutan agar DPRD mengambil langkah konkret melalui pembentukan pansus.
Tujuannya, agar rakyat mengetahui secara jelas siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas membengkaknya defisit APBD Riau.
Menurut Teguh, Ketua DPRD Riau Kaderismanto menyambut baik aspirasi Cipayung Plus dan menyatakan akan menjadwalkan hearing resmi dalam waktu paling lama dua minggu ke depan. Pertemuan itu nantinya akan menjadi forum resmi untuk membahas usulan pembentukan pansus.
"Bang Kader bilang akan dijadwalkan secepatnya, maksimal dua minggu ke depan. Ini penting agar suara mahasiswa dan rakyat bisa masuk ke meja lembaga legislatif secara formal," ujar Teguh.
Lebih lanjut, Teguh juga mengungkap informasi penting yang disampaikan Kaderismanto, yakni bahwa secara aturan pembentukan pansus tidaklah sulit.
Baca Juga:Defisit APBD Riau Tahun Ini Tercatat Rp132 Miliar tapi Berpotensi Jadi Rp3,5 Triliun
"Beliau menyebut, secara teknis syaratnya cukup didukung oleh dua fraksi, maka pansus sudah bisa dibentuk. Jadi seharusnya tidak ada alasan menunda-nunda lagi," katanya.
Cipayung Plus juga menyoroti dugaan adanya manipulasi dalam proyeksi pendapatan APBD 2024.
Mereka menuding angka pendapatan sengaja dibesarkan agar bisa digunakan untuk belanja dalam jumlah besar.
Namun akhirnya tidak mampu direalisasikan, sehingga menimbulkan utang dan mengguncang stabilitas fiskal daerah.
"Sekarang akibatnya banyak. Proyek tunda bayar, kontraktor tidak dibayar, roda ekonomi terganggu, pelayanan publik terhambat. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal moral dan tanggung jawab politik," tegas Teguh. (Antara)
