Hal-hal ini menjadi indikator penting yang akan dinilai dalam proses assessment mendatang.
"Karena Sekda nantinya juga akan menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang terpenting dalam pengelolaan TAPD itu adalah bagaimana menghadapi DPRD, karena tidak mungkin anggaran dapat diputuskan tanpa persetujuan dari legislative," sebut Elly.
Dia menambahkan, kepiawaian seorang Sekda sangat dibutuhkan dalam mengelola keuangan daerah, tentang bagaiman mendapatkannya, membelanjakannya dan mensinkronkannya.
Asisten Elly juga menekankan bahwa Sekda terpilih kelak akan memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan delapan poin utama yang telah diatur dalam perjanjian kinerja.
Baca Juga:Defisit APBD Riau Tahun Ini Tercatat Rp132 Miliar tapi Berpotensi Jadi Rp3,5 Triliun
Poin-poin tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Sekda dalam mendukung jalannya roda Pemerintahan Daerah secara menyeluruh.
Beberapa poin penting dalam perjanjian kinerja tersebut antara lain peningkatan indeks kualitas layanan administrasi umum, kualitas koordinasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan.
Selain itu, Sekda juga mampu dalam pengelolaan hukum daerah dan peningkatan otonomi daerah.
"Sekda juga dituntut untuk mendorong kebijakan perekonomian, penataan organisasi, serta kualitas pengadaan barang dan jasa," ungkap dia.
Menurut Elly, seorang Sekda diharapkan mampu meningkatkan kualitas administrasi dan pengendalian pembangunan daerah.
Baca Juga:PDIP Usung Wahid-SF Hariyanto, UAS Puji Partai Pimpinan Megawati di Riau Syariah
Semua indikator tersebut dirancang untuk memastikan bahwa figur yang terpilih dapat menjalankan fungsi koordinatif.
"Inilah tugas dari seorang Sekda. Tentu kita berharap tidak salah pilih, sebab Sekda memiliki peran strategis terhadap pembangunan Riau ke depannya," tegas dia.
