10 Kabupaten-Kota di Riau Resmi Berstatus Siaga Karhutla

Pihaknya mengimbau daerah yang belum menetapkan status serupa

Eko Faizin
Rabu, 30 April 2025 | 07:32 WIB
10 Kabupaten-Kota di Riau Resmi Berstatus Siaga Karhutla
Petugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Siak, Rabu (19/6/2024). [Ist]

SuaraRiau.id - Sejumlah wilayah di Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum lama ini.

Selain 10 dari 12 kabupaten/kota di Riau tersebut, Provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning ini juga sudah menetapkan status siaga karhutla.

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyampaikan hal itu usai apel kesiapsiagaan karhutla nasional di Pekanbaru, Selasa (29/4/2025).

Dia mengatakan, penetapan status ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran yang sering terjadi akibat musim kemarau panjang.

Baca Juga:Besok, Karhutla Fun Run 5K Serentak Digelar di Seluruh Riau

"Kita di Provinsi Riau sudah ditetapkan status siaga karhutla. Kabupaten/kota juga telah menetapkan status siaga, kita harapannya tentu tidak ada kebakaran," ungkap Gubri Wahid dikutip dari Antara.

Orang nomor satu di Riau tersebut juga menyampaikan terkait upaya pencegahan karhutla harus terus disosialisasikan, karena pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Gubernur Wahid pun mengajak seluruh warga untuk sadar dan bertanggung jawab terhadap alam sekitar.

"Maka itu kita sadarkan kepada masyarakat semuanya. Bahu-membahu, jaga alam dan jangan sampai ada kebakaran lahan," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau M Edy Afrizal menyebutkan sembilan kabupaten dan satu kota yang telah menetapkan status siaga karhutla adalah Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kampar, Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hulu.

Baca Juga:Karhutla 1.073 Hektare di Riau, Enam Heli Water Bombing Dikerahkan

"Saat ini sudah 10 kabupaten/kota yang menetapkan status siaga karhutla. Hanya tinggal dua daerah saja yang belum, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir," ujarnya.

Pihaknya mengimbau daerah yang belum menetapkan status serupa agar dapat segera membahasnya. Pasalnya, penetapan status ini sebaiknya tidak menunggu sebelum ada kejadian karhutla.

"Karena dengan penetapan status siaga karhutla, koordinasi akan lebih mudah dilakukan. Bantuan juga dapat dengan cepat dikirim jika terjadi karhutla," sebutnya.

Menkopolkam pimpin apel karhutla di Riau

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, memimpin langsung apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla nasional tahun 2025 di Lapangan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025). 

Budi Gunawan mengatakan, bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dilakukan dalam menghadapi ancaman karhutla yang kerap melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Riau.

Untuk itu kesiapsiagaan seluruh elemen, baik pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, maupun masyarakat, harus terus dijaga.

"Bapak Presiden, Prabowo Subianto berpesan kepada kita semua untuk terus mempertahankan capaian-capaian positif yang telah dicapai selama ini. Jangan sampai ada lagi kebakaran hutan dan lahan yang meluas yang dapat menjadi isu internasional," katanya.

Apel kesiapsiagaan ini juga diikuti langsung oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dan Gubri Abdul Wahid. Tampak juga Bupati/Wali Kota serta jajaran Kepala Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Riau.

Peserta apel terdiri atas berbagai instansi termasuk TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur relawan.

Berbagai peralatan pemadam kebakaran seperti helikopter patroli "water bombing", kendaraan taktis, hingga alat pemadam manual juga turut diperlihatkan.

Lebih lanjut Menko Polkam mengharapkan apel ini dapat menjadi bentuk komitmen semua pihak dalam menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Pasalnya karhutla dampaknya tidak hanya menyangkut kepada aspek kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat semata, namun juga berdampak pada aspek geopolitik kawasan.

"Asap lintas negara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan telah menjadi perhatian serius dari seluruh dunia dapat memicu komplain bahkan gugatan dari negara-negara tetangga kita. Karena itu Bapak Presiden juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu kebakaran hutan," tegas dia. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini