SuaraRiau.id - Aksi dugaan pemalakan modus Tunjangan Hari Raya (THR) oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) makin marak menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Perkara oknum ormas minta THR tentunya meresahkan para pengusaha kecil di berbagai wilayah, termasuk di Pekanbaru.
Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra mengimbau kepada masyarakat agar melapor jika ada intimidasi atau ancaman dari ormas yang meminta THR secara paksa.
"Kami mengimbau kepada seluruh pengusaha, khususnya UMKM di Pekanbaru, untuk berani melapor jika ada ormas yang memaksa meminta THR, apalagi jika disertai ancaman yang membahayakan keselamatan," ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (19/3/2025).
Baca Juga:Rencana Perbaikan Payung Elektrik Masjid Annur, Proyek Pernah Disenggol Dugaan Korupsi
Kompol Bery menyampaikan, tindakan pemaksaan dan pengancaman dalam meminta THR merupakan pelanggaran hukum.
Aparat akan menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut. Polisi juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan meminta masyarakat tidak ragu melaporkan kejadian serupa jika menjadi korban atau saksi.
Selain itu, Bery juga meminta kepada ormas untuk tidak melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Ia meminta ormas untuk menghormati hukum dan menjaga ketertiban umum.
"Kami berharap ormas dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," tuturnya.
Polresta Pekanbaru juga akan meningkatkan patroli dan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi aksi pemaksaan dan pengancaman oleh ormas.
Baca Juga:Remaja di Pekanbaru Meninggal gegara Perang Sarung, Ini Kronologinya
"Kami juga imbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan kepada pihak kepolisian jika melihat hal-hal yang mencurigakan," tegasnya.
Aparat kepolisian juga akan meningkatkan patroli di lokasi-lokasi rawan untuk mencegah aksi premanisme berkedok ormas yang merugikan masyarakat menjelang hari raya.
Jadi perhatian Wamen Todotua Pasaribu
Kabar oknum anggota ormas meminta THR kepada para pengusaha menjadi perhatian Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu.
Terkait hal tersebut, Wamen Todotua mengaku jika pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah ini.
Menurut Todotua, masalah tersebut merupakan permasalahan yang sangat krusial.
Diketahui, Polresta Bandara Soekarno-Hatta Polda Metro Jaya, akan menindak tegas kepada anggota ormas yang terlibat dalam aksi pemerasan serta pungutan liar dengan modus THR terhadap para pengusaha di wilayah hukumnya tersebut.
"Kami dari Kepolisian tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi di Bandara Soekarno-Hatta," kata Kapolresta Bandara Kombes Ronald FC Sipayung.
Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk memastikan bahwa dunia usaha di wilayah Bandara Soekarno-Hatta terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada para pelaku usaha maupun investor yang mengetahui ataupun menjadi korban aksi premanisme oleh oknum anggota ormas agar segera melaporkan ke 110 atau ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta.
Kombes Ronald menambahkan bahwa sebelum melakukan penindakan hukum jajarannya akan selalu mengedepankan langkah preventif dan preemptif.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.
Dengan atensi dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto terkait upaya Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Viral ormas minta THR
Terpisah, polisi tengah menyelidiki sebuah edaran permintaan uang THR dari tiga ormas kepada pengusaha di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Surat permintaan edaran oleh tiga ormas itu turut beredar luas di media sosial. Dalam surat yang beredar, ketiga ormas itu meminta THR dengan dalih social control keamanan menjelang Lebaran.
