Kembali Diperiksa Terkait SPPD Fiktif, Ini Respons Eks Pj Wali Kota Pekanbaru

Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya mangkir.

Eko Faizin
Selasa, 06 Agustus 2024 | 09:51 WIB
Kembali Diperiksa Terkait SPPD Fiktif, Ini Respons Eks Pj Wali Kota Pekanbaru
Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun usai menjalani pemeriksaan kedua di Mapolda Riau, Senin (5/8/2024). [Suara.com/Rahmat Zikri]

SuaraRiau.id - Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Markas Polda Riau pada Senin, 5 Agustus 2024.

Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya mangkir dengan alasan mendesak terkait urusan keluarga.

Setelah pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB, Muflihun menyatakan bahwa ketidakhadirannya pada panggilan sebelumnya bukan karena menghindar, melainkan kondisi yang tidak memungkinkan.

"Saya tidak pernah lari, hanya situasinya waktu itu tidak memungkinkan saya hadir. Saya pun sudah bersurat secara resmi sebagai bukti bahwa saya tetap patuh," ujarnya.

Baca Juga:Muncul Isu Pemeriksaan Muflihun Politisasi, Polda Riau Kasih Penjelasan

Muflihun berharap agar kasus yang sedang dihadapinya ini dapat segera diselesaikan dan kebenaran terungkap.

"Semoga tidak ada yang salah. Ini baru proses, dan keputusan finalnya nanti ada di pengadilan," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Uun itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak membawa persoalan ini ke ranah politik, mengingat tahun ini merupakan tahun politik.

"Saya harap masyarakat bisa melihat ini secara objektif dan tidak mempolitisasi," tambahnya.

Ketika ditanya mengenai materi pemeriksaan, Uun mengungkapkan bahwa pemeriksaan kali ini masih berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta struktur perangkat di Sekretariat Dewan (Sekwan), termasuk tupoksi Pejabat Pembuat Komitmen (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan lainnya.

Baca Juga:Dipanggil Lagi Terkait SPPD Fiktif, Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Kembali Mangkir

"Kalau berbicara tentang perjalanan dinas, tentu semua pihak terlibat, mulai dari ASN, tenaga honorer, pimpinan, hingga anggota DPRD. Semoga, jika ada yang terkait hingga ke dewan, bisa segera ditangani," tutupnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini