SuaraRiau.id - Dinas Pendidikan Pekanbaru tetap mendata calon peserta didik SMP yang tak lulus penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal tersebut dilakukan agar calon siswa itu bisa dimasukkan ke sekolah negeri yang ditentukan Dinas Pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan jika penyebaran SMP negeri tak merata, sehingga ada beberapa calon peserta didik yang belum diterima.
"Kami biarkan dahulu anak yang diterima masuk sekolah. Mereka yang tak lulus PPDB ini tetap didata. Kami yang menentukan sekolah anak-anak itu nanti," ujarnya, Selasa (9/7/2024).
Jamal menyatakan bahwa calon peserta didik SD tak perlu pendataan karena jumlah SD negeri cukup banyak.
Baca Juga:Daftar Ulang Lolos PPDB SD Negeri di Pekanbaru Berakhir Hari Ini
"Warga jangan pindah domisili dahulu," harapnya.
Menurut Jamal, ada 52 SMP negeri dan 176 SD negeri di Pekanbaru. Hal ini membuat persoalan PPDB lebih banyak di SMP negeri.
"Calon peserta didik tempatan dan berstatus miskin akan kami arahkan ke SMP terdekat. Kalau 5 atau 10 orang bisa penuhi ke SM negeri. Tapi, kami yang menentukan sekolahnya," ujarnya.
Pj Wali Kota Pekanbaru evaluasi PPDB SMP
Sebelumnya, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa melakukan evaluasi terhadap tahapan PPDB tingkat SMP negeri tahun 2024 di wilayahnya.
Risnandar menyoroti kuota calon peserta didik PPDB tingkat SMP negeri yang terbatas pada tahun ini.
Baca Juga:Dua SD Negeri di Pekanbaru Ditutup, Dinas Pendidikan Ungkap Penyebabnya
"Kami sudah melakukan evaluasi terhadap tahapan PPDB tingkat SMPN tahun ini, terutama soal kuota," ungkapnya.
Risnandar menyampaikan bahwa saat ini masih ada kuota sekolah yang masih kosong dan ada juga yang sudah padat. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara jumlah siswa dan kuota penerimaan.
"Ini kan karena zonasi, saya minta kebijakan nantinya perlakuan terhadap sekolah harus sama," sebut dia.
Risnandar tidak ingin ada beberapa sekolah yang menjadi prioritas dalam PPDB. Kondisi ini membuat calon peserta didik berbondong memilih beberapa SMP negeri saja.
Risnandar mengatakan bahwa dinas pendidikan mestinya memberi pemahaman itu sejak awal. Ia menyebut pemerintah kota berupaya agar akses pendidikan ini merata bagi seluruh masyarakat.
"Sehingga orang mau masuk mana saja di kota ini, sama saja," ujarnya.
