Pemerintah Pusat Klaim Sudah Restorasi Gambut 209.977 Hektare di Riau

SuaraRiau.id - Pemerintah pusat mengklaim telah merestorasi lahan gambut di Riau seluas 209.977 hektare selama periode 2016-2022.

Restorasi itu dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain pembangunan sekat kanal sebanyak 1.618 unit, merevegetasi gambut seluas 140 hektare dan pemberian revitalisasi mata pencaharian masyarakat sebanyak 86 paket.

"Restorasi gambut merupakan upaya pemulihan ekosistem gambut terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur dan fungsinya berada pada kondisi pulih. Lahan gambut dapat menampung karbon," kata Kepala BRGM Hartono di Pekanbaru dikutip dari Antara, Selasa (8/8/2023).

Hartono mengungkapkan hal tersebut pada acara diskusi fokus grup kebijakan Riau Hijau dan keterpaduan lintas sektor dalam mendukung restorasi gambut di Universitas Riau (Unri).

Ia menyebut contoh restorasi gambut Riau yang sudah dilakukan itu seperti pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Siak-Sungai Kampar sedangkan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat dan sektor privat.

Hartono mengatakan pelaksanaan restorasi gambut di Riau dilakukan bersama beberapa mitra, antara lain Pemda, CSO/NGO, Perguruan Tinggi dan private sector.

"Sinergi dan kolaborasi dalam restorasi ekosistem gambut diharapkan akan mampu mengembalikan daya dukung ekosistem gambut guna mewujudkan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)," katanya.

Hartono menyebut contoh KHG Sungai Siak-Sungai Kampar di Provinsi Riau merupakan model pertama pengelolaan gambut yang sistematis dan terpadu dalam mewujudkan restorasi gambut permanen mencapai target FOLU Net Sink 2030.

Konsep ideal FOLU Net Sink 2030 dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab, CSO, masyarakat dan swasta bersinergi. Ke depan kita berharap model ini dapat menjadi praktek terbaik untuk KHG-KHG lain.

Ia menjelaskan BRGM sebagai lembaga non struktural yang dibentuk untuk memfasilitasi percepatan restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas dan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi prioritas turut berkomitmen dalam mitigasi perubahan iklim.