SuaraRiau.id - Banjir akibat hujan yang mengguyur Pekanbaru menjadi hal yang kerap terjadi. Sejumlah jalan di kota berjuluk Kota Bertuah itu digenangi air.
Genangan tersebut tentu saja mengganggu aktivitas berkendara di jalan raya. Tak jarang, pengendara yang mengeluhkan banjir Pekanbaru tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Riau, Mardianto Manan menyoroti perihal banjir yang kerap terjadi di Pekanbaru. Kali ini menanggapi soal banjir di Pasar Bawah.
Mardianto menegaskan penyebab bisa terjadinya banjir Pasar Bawah karena tata kelola kota Pemkot Pekanbaru yang goblok.
"Goblok namanya. Perencanaan kota yang goblok. Pasar Bawah itu di ujung drainase dekat Sungai Siak, bisa pula banjir," tegasnya kepada wartawan dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Selasa (4/10/2022).
Pria yang juga pengamat tata ruang kota itu menyampaikan, dalam menangani banjir dibutuhkan interkoneksi.
"Interkoneksi itu yang tak boleh terputus, kalau terputus menggenang air itu. Yang direncanakan oleh pemimpin dan penentu yang goblok," katanya.
Menurut Mardianto, banjir-banjir yang ada di Pekanbaru karena manajemen tata kelolanya belum sempurna, bahkan tidak dilakukan oleh Pemkot Pekanbaru.
"Terakhir Firdaus juga tak melaksanakan. Mudah-mudahan Muflihun ini dengan jabatan Pj melaksanakannya. Ini jangka panjang, yang perlu dilakukan di Pekanbaru itu masterplan drainase, tapi itu tak ada," tutur Mardianto.
Anggota dewan Dapil Inhu-Kuansing itu mengungkapkan meski ada konsultan kota tenaga ahli yang sebelumnya mengatakan sudah ada masterplan, menurutnya itu tidak ada.
"Karena masterplan drainase itu dituangkan dalam bentuk Perda yang disepakati eksekutif dan legislatif. Kalau hanya kajian doktor konsultan kota yang dibayar Pemko lalu dia jabarkan sekian titik banjir, tapi bagaimana sekian titik itu terkoneksi tak dilakukan ya sama saja," tegasnya.
Hal itu dikatakannya karena persoalan banjir itu interkoneksi. Lanjutnya kalau tidak terkoneksi maka banjir akan terjadi.
"Ada peta kontur dan topografi, mana yang rendah mana yang tinggi. Disesuaikan sama sungai siak misalnya. Alasan-alasan walikota sebelumnya kan lokasi banjir bukan bagiannya, melainkan misalnya APBN atau APBD. Makanya perlu koordinasi antar pimpinan ini. Kadis PUPR juga selama ini tak paham," jelas dia.
